Subsidi Raksasa 2025: Pemerintah Rogoh Rp281,6 Triliun

JAKARTA – Pemerintah menggelontorkan anggaran subsidi sebesar Rp281,6 triliun sepanjang 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Dana tersebut dialokasikan tidak hanya untuk subsidi energi, seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, tetapi juga subsidi nonenergi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar publik.

Besarnya anggaran ini mencerminkan peran subsidi sebagai bantalan sosial di tengah tekanan ekonomi dan fluktuasi harga global, sekaligus menunjukkan tantangan keberlanjutan fiskal yang harus dikelola secara hati-hati. "Semua volume barang bersubsidi di tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1).

Dia merinci realisasi pembayaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) disalurkan untuk 18,98 juta kiloliter, tumbuh 4,7 persen dari realisasi 2024 sebanyak 18,12 juta kiloliter. LPG 3 kilogram telah terserap 8,54 juta ton atau tumbuh 3,9 persen dari realisasi tahun lalu 8,23 juta ton.

Realisasi untuk subsidi listrik mencapai 42,8 juta pelanggan, tumbuh 2,6 persen dari tahun lalu 41,7 juta pelanggan. "Subsidi energi sangat dipengaruhi oleh berbagai macam harga komoditas maupun kurs," jelas Suahasil.

Sementara itu, untuk nonenergi yakni pupuk bersubsidi, pemerintah merealisasikan 8,1 juta ton, tumbuh dua digit atau 12,1 persen dari tahun lalu 7,2 juta ton. Kemenkeu menyatakan pemangkasan birokrasi, tepatnya sebanyak 145 regulasi, mendorong penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah dan cepat.

Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi juga mengalami penurunan, sehingga makin terjangkau bagi petani. Sedangkan, subsidi perumahan mencapai 278,9 ribu unit rumah, yang tumbuh signifikan 39,5 persen dari realisasi tahun lalu 200 ribu rumah.

"Ini adalah bentuk keberpihakan kita, memastikan bahwa APBN memenuhi kebutuhan masyarakat," tutur Suahasil.

Defisit Melebar

APBN 2025 mengalami defisit 695,1 triliun rupiah atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025. Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar 2.756,3 triliun rupiah atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar 3.005,1 triliun rupiah.

Sedangkan, realisasi belanja negara tercatat sebesar 3.451,4 triliun rupiah atau 95,3 persen dari target 3.621,3 triliun rupiah. Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar 2.602,3 triliun rupiah, setara 96,3 persen dari target 2.701,4 triliun rupiah.