Program MBG Tak Bikin Negara Berutang, Ini Analisis INDEF

JAKARTA - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menuturkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memperburuk posisi fiskal maupun menambah utang negara dalam jangka panjang.

Berdasarkan analisis menggunakan model Overlapping Generation Indonesia (OG IDN), ia mengatakan dampak fiskal dari program MBG diprediksi bersifat netral, sehingga berbagai indikator fiskal penting dapat tetap terjaga keseimbangannya.

“Desain MBG yang sifatnya material fiskal itu netral melalui alokasi belanja, makanya dia (program tersebut) tidak menambah utang, tapi realokasi (anggaran). Dan MBG tidak memperburuk posisi fiskal jangka panjang, meskipun memiliki manfaat kesejahteraan produktivitas antargenerasi,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Rizal menyatakan, program tersebut memang berdampak terhadap indikator fiskal seperti penerimaan pajak dan belanja pemerintah, tapi sifatnya sementara dan tidak mengubah keseimbangan makroekonomi jangka panjang.

Ia menyampaikan, hal yang sama berlaku untuk dampak terhadap stok modal dan suku bunga. Fluktuasi yang mungkin terjadi di awal implementasi program merupakan penyesuaian jangka pendek yang akan kembali ke titik keseimbangan.

Ia juga menuturkan bahwa program tersebut juga memiliki dampak yang sangat kecil terhadap rasio penerimaan pajak karena pendapatan (revenue) yang diperoleh dari program tersebut berkontribusi relatif kecil terhadap perbaikan rasio pajak.

“Rasio ini kemudian kembali bertahan pada level keseimbangan yang sama dan MBG ini tidak mengganggu kapasitas fiskal negara secara struktural,” jelas Rizal.

Dari temuan tersebut, pihaknya pun merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk menjaga keberlanjutan program MBG ke depannya, salah satunya mempertahankan desain fiskal yang terjaga dan hati-hati.

"Pertahankan desain fiskal yang terjaga, artinya tidak perlu mengutang, tidak menambah utang terhadap fiskal atau juga menekan defisit, dan hindari pembiayaan berbasis utang," ucapnya.

Selain itu, INDEF juga menyarankan agar pemerintah mempersempit target sasaran penerima manfaat untuk meningkatkan return atau imbal hasil fiskal yang lebih optimal.

Program tersebut juga penting untuk diintegrasikan secara erat dengan kebijakan pendidikan dan pasar kerja, mengingat perbaikan gizi saja tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan ekonomi di masa depan tanpa didukung oleh keterampilan dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

“Integrasikan MBG dengan kebijakan pendidikan dan pasar kerja. Ini harus diintegrasikan karena tanpa kebijakan lanjutan, peningkatan produktivitas MBG itu juga tidak bisa diaktualisasikan menjadi kenaikan upah maupun output yang permanen,” kata M Rizal Taufikurahman.