OJK Nayalakan Alarm: Konflik AS-Venezuela Bisa Jadi Bom Waktu Risiko Finansial

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya pemantauan intensif terhadap risiko pasar, likuiditas, dan kredit oleh pelaku jasa keuangan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Permintaan ini muncul dalam konteks meningkatnya ketidakpastian geopolitik, khususnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela, yang meskipun belum berdampak nyata pada perekonomian Indonesia dalam jangka pendek, dapat memengaruhi stabilitas pasar keuangan global dalam jangka menengah hingga panjang.

Mengingat hubungan pasar global yang erat, OJK mendorong lembaga jasa keuangan untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi tekanan pada neraca dan arus pendanaan, serta menyiapkan respons yang tepat guna terhadap gejolak eksternal yang berpotensi menimbulkan volatilitas dan risiko sistemik.

Langkah ini bertujuan menjaga ketahanan sektor keuangan nasional terhadap potensi guncangan dari luar negeri sekaligus memperkuat kesiapan mitigasi risiko internal.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa hal itu tetap perlu dilakukan meskipun dampak konflik kedua negara terhadap perekonomian Indonesia tidak terlihat dalam jangka pendek.

“Sekalipun demikian, kita tentu juga harus mencermati perkembangan dan risikonya kepada perekonomian dan sektor jasa keuangan dalam jangka menengah panjang,” kata Mahendra dalam konferensi pers RDKB Desember 2025 secara daring di Jakarta, Jumat (9/1).

Secara umum, ujar Mahendra, para pelaku jasa keuangan termasuk di pasar keuangan masih terus mencermati perkembangan konflik antara AS dan Venezuela, serta mencermati potensi dampak terhadap stabilitas politik dan pasar keuangan global.

Ia mengingatkan bahwa risiko geopolitik, bahkan sebelum tensi antara AS dan Venezuela, sudah menyebabkan ketidakpastian yang tinggi pada proses pertumbuhan serta stabilitas ekonomi dan keuangan global.

“Setelah Ukraina oleh Rusia, Palestina atau Gaza oleh Israel, kini Venezuela oleh AS. Tentu preseden-preseden ini menimbulkan kekhawatiran ke depan untuk hal-hal serupa, karena ternyata bisa dilakukan tanpa konsekuensi yang memberatkan secara real pada negara yang melakukan pelanggaran itu,” kata Mahendra.

ia menambahkan bahwa situasi ini menjadi semakin sulit mengingat lembaga multilateral dan internasional sudah memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 tidak mencapai 3 persen, menjadi pertumbuhan terendah pascapandemi COVID-19.

Adapun sejauh ini, OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga, berdasarkan hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) pada 24 Desember 2025.

Berdasarkan rilis data global, Mahendra menyampaikan bahwa perekonomian dunia menunjukkan perbaikan meski kinerja ekonomi Tiongkok berada di bawah ekspektasi. Aktivitas manufaktur global juga tetap berada di zona ekspansi dengan laju yang termoderasi.

Di AS, perekonomian menunjukkan kinerja yang relatif solid dengan PDB untuk kuartal ketiga 2025 tumbuh 4,3 persen, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya dan di atas konsensus pasar. Sementara di Tiongkok, perlambatan ekonomi masih berlanjut dengan konsumsi rumah tangga masih tertahan.

Perkembangan-perkembangan ini mendorong sejumlah bank sentral kembali menempuh kebijakan akomodatifnya. The Fed memangkas Federal Funds Rate (FFR) dan Bank of England pada Desember 2025 juga kembali memangkas suku bunga acuan.