Fenomena Sinkhole Muncul di Sawah, ESDM Kerahkan Tim Ahli Geologi

KOTA PADANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan tim ahli dari Badan Geologi Bandung untuk mengkaji fenomena tanah amblas (sinkhole) yang muncul di kawasan pertanian warga Jorong Tepi, Nagari Situjuah Batua, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Langkah ini mencerminkan upaya mitigasi dini terhadap potensi risiko geologi, mengingat sinkhole dapat berkaitan dengan kondisi bawah permukaan yang kompleks dan berpotensi meluas.

Kajian ilmiah diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab, menilai tingkat kerawanan, serta menjadi dasar rekomendasi penanganan guna melindungi keselamatan warga dan keberlanjutan aktivitas pertanian.

"Agenda kami fokus pengambilan data dan pemeriksaan data terhadap fenomena sinkhole di sini," kata tim dari Badan Geologi, Kementerian ESDM Taufik Wirabuana di Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (9/1).

Selama dua hari ke depan tim Badan Geologi akan fokus pada kajian cepat dan pemeriksaan untuk menjawab fenomena apa terjadi di daerah tersebut. Termasuk mengkaji tanah dan air, mengingat kondisi sinkhole di Kabupaten Limapuluh Kota akan berbeda dengan di Jawa.

Amblesan tanah terjadi secara misterius di kawasan pertanian milik warga di Jorong Tepi pada 4 Januari 2026. Diameter lubang tersebut mencapai sekitar 20 meter dengan kedalaman kurang lebih 15 meter.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi yang tidak valid. Sebab, hingga kini cukup banyak warga yang mengambil air dari lubang sinkhole untuk obat.

"Jangan terpengaruh isu-isu yang tak berdasar. Contoh yang sederhana, ini misalnya bisa menyembuhkan penyakit. Selama belum ada bukti ilmiah, masyarakat jangan percaya," ujar dia.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota M Fajar Rillah Vesky menyambut baik respons dari Badan Geologi yang melakukan kajian cepat di kawasan sinkhole. Hal itu dibutuhkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan warga.

"Kajian dari Badan Geologi tentu akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah antisipatif dan kebijakan solutif," katanya.