Dinsos: Jumlah Penerima Bansos di Kota Bandung Berkurang karena Angka Kemiskinan Menurun

BANDUNG - Jumlah penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Bandung pada tahun 2025 mengalami penurunan seiring dengan menurunnya angka kemiskinan dan pembaruan basis data penerima bantuan.

Pembaruan tersebut dilakukan seiring penggunaan basis data terbaru, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta adanya dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa menjelaskan, hingga saat ini terdapat beberapa program bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat.

Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat menjangkau 34.811 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako diterima oleh 75.978 KPM.

Selain itu, Bantuan Stimulus Ekonomi Triwulan II diberikan kepada 78.362 KPM. Adapun Bantuan Langsung Tunai Subsidi Kesejahteraan Rakyat (BLT Subsidi Kesra) yang hanya disalurkan pada Triwulan IV selama tiga bulan, diterima oleh 146.032 keluarga penerima manfaat.

“Data tersebut merupakan jumlah penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan basis data yang berlaku pada masing-masing program,” ujar Yorisa saat ditemui pada Kamis (8/1).

Terkait proses pendataan, Yorisa menyampaikan, penetapan penerima bansos pada tahun 2025 mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Saat ini, DTSEN masih dalam tahap pemutakhiran dan verifikasi yang dilakukan oleh para pendamping program di lapangan, serta didukung oleh satuan tugas verifikasi dan validasi data.

“Proses ini terus berjalan agar data yang digunakan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” kata dia.

Yorisa menjelaskan, penurunan jumlah penerima bansos disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah menurunnya angka kemiskinan di Kota Bandung.

Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya kuota bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Faktor lainnya adalah adanya peningkatan desil kesejahteraan sebagian KPM dalam DTSEN. Keluarga yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 5 kini beralih ke desil 6 hingga 10, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga menemukan adanya KPM yang tidak memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan penerima berikutnya.

“Pemerintah daerah bersama kewilayahan terus melakukan evaluasi dan pemutakhiran data agar bantuan sosial tepat sasaran dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” ucap Yorisa.