Menag Nasaruddin Umar Minta ASN Kemenag Harus Pikul Tanggung Jawab Moral dan Spiritual

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama tidak hanya menjalankan tugas administratif, melainkan juga harus memikul tanggung jawab moral dan spiritual yang melekat selama 24 jam dalam melayani masyarakat.

“Saya sering mengatakan, kita di sini bukan hanya pegawai formal. Jam kantor mungkin terbatas, tetapi risiko dan tanggung jawab sebagai pegawai Kementerian Agama berlangsung 24 jam, tidak mengenal hari Sabtu dan Minggu,” ujarnya saat peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag ke-80 di Jakarta, Senin (5/1).

Menurut dia, ekspektasi masyarakat terhadap aparatur Kementerian Agama tinggi, bahkan sering dianalogikan seperti “malaikat” yang dituntut selalu menjaga sikap, perilaku, dan keteladanan.

Oleh karena itu, dia mengingatkan seluruh jajaran Kemenag berhati-hati dalam bertindak dan berbuat.

Ia mengutip pandangan ulama besar Buya Hamka yang menyebutkan bahwa latar belakang pegawai Kementerian Agama ibarat kain putih.

“Setetes tinta saja akan sangat terlihat. Konsekuensinya, kita benar-benar dituntut masyarakat untuk tetap putih,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin juga menekankan pentingnya memperkuat sikap kemanusiaan dan keikhlasan dalam beramal.

Menurut dia, capaian-capaian Kementerian Agama tidak mungkin diraih tanpa kekuatan ikhlas dalam bekerja.

Ia menjelaskan konsep keikhlasan dalam perspektif agama, yakni perbedaan antara mukhlis dan mukhlas.

ASN Kemenag, kata dia, tidak cukup hanya berada pada tingkat mukhlis yang masih menyadari dan mencatat amal kebaikannya, tetapi harus berupaya mencapai tingkat mukhlas yang benar-benar tulus tanpa pamrih.

“Jangan hanya menjadi mukhlis. Sedapat mungkin kita menjadi mukhlas, yaitu bekerja tanpa menghitung-hitung kebaikan yang dilakukan,” ujarnya.

Ia mengatakan masyarakat, negara, bahkan dunia saat ini membutuhkan kompas spiritual.

Dalam konteks itu, katanya, Kementerian Agama menjadi rujukan utama ketika masyarakat menghadapi persoalan moral dan keagamaan, termasuk di tengah perkembangan pesat kecerdasan buatan.

“Sebagai pegawai dan pejabat Kementerian Agama, kita tidak bisa menjawab ‘itu bukan urusan saya’. Ekspektasi masyarakat menuntut kita mampu memberikan jawaban atas persoalan moral keagamaan,” kata dia.