Korea Utara Uji Coba Rudal Hipersonik, Kim Jong Un Singgung Aksi Militer AS di Venezuela

BEIJING - Korea Utara (Korut) pada Minggu (4/1) menguji coba rudal hipersonik yang menghantam sasaran sejauh 1.000 kilometer di lepas pantai timurnya, menurut laporan media resmi negara itu.

Pemimpin Korut Kim Jong Un memimpin langsung uji peluncuran rudal dari Pyongyang ke arah timur laut, sebut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Senin.

"Merupakan tugas strategis yang sangat penting untuk mempertahankan dan memperluas daya tangkal nuklir yang kuat dan andal," kata Kim seperti dikutip KCNA.

Ia menambahkan uji coba itu menunjukkan kesiapan kekuatan nuklir "tanpa penyesalan dan memberikan kepercayaan diri" Korut.

Kementerian Pertahanan Jepang mengungkapkan sedikitnya dua rudal balistik diluncurkan dari pantai barat Korut pada Minggu sekitar pukul 07.54 dan 08.05 waktu setempat.

Kedua rudal itu mencapai ketinggian maksimum sekitar 50 kilometer (km) dan masing-masing terbang sejauh 900 km dan 950 km, menurut kementerian itu.

Rudal-rudal tersebut diduga jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang.

Kim juga meminta agar Korut "terus meningkatkan sarana militer, terutama sistem persenjataan ofensif."

Ia menambahkan bahwa upaya membuat "para pesaing terus-menerus dan berulang kali menyadari kesiapsiagaan sarana ofensif" Korut adalah "cara penting dan efektif untuk menerapkan daya tangkal perang."

Kim mengatakan aktivitas itu bertujuan untuk membuat "daya tangkal perang nuklir" Korut sangat maju, menurut laporan KCNA.

Secara tersirat, ia menggunakan peristiwa penggulingan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat sebagai pembenaran kenapa Korut harus memiliki senjata nuklir dan militer yang kuat.

"Mengapa hal itu [senjata nuklir] diperlukan, dicontohkan oleh krisis geopolitik baru-baru ini dan peristiwa internasional yang rumit," kata Kim.

Pada Minggu, Kementerian Luar Negeri Korut mengecam keras serangan AS terhadap Venezuela sebagai "bentuk pelanggaran kedaulatan yang paling serius" serta "pelanggaran sewenang-wenang" terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

Kementerian itu menyatakan serangan tersebut menegaskan "sifat liar dan brutal" Amerika Serikat.