Hampir Setengah Anggaran DKI Mengalir ke Infrastruktur Publik

JAKARTA – Sebanyak 43,06 persen dari total belanja daerah Provinsi DKI Jakarta di luar bantuan keuangan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik.

Porsi anggaran ini mencerminkan fokus Pemprov DKI pada penguatan layanan dasar dan fasilitas umum yang berdampak langsung pada aktivitas dan kebutuhan warga.

"Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan hanya 40 persen," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi ​​​​​​ di Jakarta, Sabtu (27/12).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meningkatkan infrastruktur kota agar layak dan memadai dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,77 triliun.

Sedangkan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan sebesar Rp582 miliar dan peningkatan modal manusia yang berdaya saing senilai Rp17,58 triliun.

Ada pula program penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri dengan anggaran sebesar Rp2,70 triliun. Lalu transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif sebesar Rp2,36 triliun.

Selanjutnya, penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit sebesar Rp7,82 triliun serta optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebesar Rp6,27 triliun.

Dalam urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pihaknya membagi menjadi beberapa pos. Yaitu pengendalian banjir dengan anggaran Rp3,64 triliun, pengelolaan sampah Rp1,38 triliun serta pembangunan jembatan dan "flyover" sebesar Rp289,72 miliar.

Untuk perhubungan, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan subsidi transportasi umum. Yakni subsidi Transjakarta sebesar Rp3,75 triliun, subsidi Bus Sekolah sebesar Rp105,38 miliar serta subsidi MRT Jakarta sebesar Rp536,70 miliar.

Selain itu subsidi LRT Jakarta sebesar Rp325,28 miliar dan layanan angkutan kapal perairan sebesar Rp100,19 miliar.

“Untuk ketenagakerjaan, kami akan terus mengadakan pelatihan keterampilan kerja kejuruan dan "Mobile Training Unit" (MTU) dengan anggaran sebesar Rp63,44 miliar serta pelatihan SIM A sebesar Rp1,2 miliar.

Sedangkan pembentukan tenaga kerja mandiri sebesar Rp4,33 miliar dan pelatihan peningkatan produktivitas sebesar Rp1,25 miliar.

Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan senilai Rp19,75 triliun atau 26,59 persen dari Belanja Daerah.

"Hal ini berarti telah melebihi mandatory spending sesuai aturan perundangan minimal 20 persen," katanya.

Alokasi anggaran tersebut antara lain untuk menganggarkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebesar Rp3,25 triliun dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp399 miliar.