KI DKI Catat Rekor Tertinggi E Monev KIP 2025, Inilah Alasannya

JAKARTA — Provinsi DKI Jakarta kian meneguhkan posisinya sebagai tolok ukur nasional dalam keterbukaan informasi publik. Hal ini tercermin dari capaian Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang mencatat rekor tertinggi secara nasional, baik dari jumlah peserta, kualitas penilaian, maupun peningkatan badan publik berpredikat Informatif.

Capaian tersebut diumumkan dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/12/2025).

Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menyampaikan bahwa E-Monev KIP 2025 di DKI Jakarta diikuti oleh 829 badan publik, terbanyak di Indonesia. Bahkan, lebih dari 300 badan publik mengikuti tahapan presentasi langsung, sebuah praktik evaluasi yang belum banyak diterapkan secara masif di daerah lain.

“DKI Jakarta hari ini tidak hanya menjadi peserta dalam sistem keterbukaan informasi nasional, tetapi telah menjadi benchmark bagi daerah lain dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi publik yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Harry.

Menurut Harry, pendekatan penilaian yang diterapkan KI DKI Jakarta tidak semata berbasis dokumen, tetapi juga menguji praktik nyata layanan informasi publik di lapangan.

“Model ini kami dorong sebagai praktik baik yang dapat direplikasi secara nasional,” katanya.

Berdasarkan hasil E-Monev KIP 2025, sebanyak 189 badan publik atau 27 persen meraih predikat Informatif. Sementara itu, 99 badan publik (14 persen) berpredikat Menuju Informatif, 56 badan publik (8 persen) Cukup Informatif, 64 badan publik (9 persen) Kurang Informatif, dan 294 badan publik (42 persen) Tidak Informatif.

“Hari ini terdapat 189 badan publik terbaik yang berhasil menunjukkan konsistensi dan komitmen tinggi dalam mendorong transparansi. Ini bukan sekadar prestasi daerah, tetapi cerminan arah baru tata kelola pemerintahan yang dapat menjadi rujukan nasional,” tegas Harry.

Tren peningkatan partisipasi E-Monev di DKI Jakarta juga menunjukkan transformasi struktural. Pada 2019, hanya 72 badan publik yang mengikuti E-Monev. Jumlah tersebut meningkat menjadi 157 badan publik pada 2021, 163 pada 2022, 232 pada 2023, melonjak menjadi 519 pada 2024, dan mencapai 829 badan publik pada 2025.

Seiring dengan peningkatan partisipasi, kualitas keterbukaan informasi juga mengalami lonjakan signifikan. Jumlah badan publik berpredikat Informatif naik hampir tiga kali lipat, dari 67 badan publik pada 2024 menjadi 189 badan publik pada 2025.

Harry menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi kebijakan antara Komisi Informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan seluruh badan publik, termasuk melalui penguatan regulasi, pembinaan berjenjang, serta evaluasi yang konsisten dan berkelanjutan.

Ke depan, KI DKI Jakarta menargetkan sedikitnya 1.000 badan publik mengikuti E-Monev pada 2026. Target ini diharapkan semakin mengukuhkan Jakarta sebagai laboratorium nasional keterbukaan informasi publik dan mendorong pengarusutamaan transparansi dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan keterbukaan informasi di Jakarta tidak berhenti sebagai capaian administratif, tetapi menjadi standar nasional yang dapat diadopsi oleh provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” pungkasnya.