Anggaran Raksasa Subsidi: Rp345,1 Triliun Sudah Dibayar per November

JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi hingga 30 November 2025 telah mencapai Rp345,1 triliun, mencerminkan komitmen pemerintah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Besarnya alokasi tersebut menunjukkan peran APBN sebagai peredam gejolak ekonomi, terutama di tengah tekanan harga energi dan kebutuhan pokok. Di sisi lain, realisasi ini juga menegaskan pentingnya pengelolaan fiskal yang cermat agar keberlanjutan anggaran tetap terjaga.

“Ini setara 72,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12).

Ia merinci, realisasi pembayaran bahan bakar minyak (BBM) disalurkan untuk 15,61 juta kiloliter atau 80,4 persen dari target 19,41 juta kiloliter. Nilai realisasinya pun terus bertumbuh sejak 2023, dari pertumbuhan 0,2 persen menjadi 3,4 persen pada 2025.

Untuk LPG 3 kilogram, hingga akhir November, telah terserap 7,09 juta ton atau 86,8 persen dari target 8,17 juta ton. Dalam periode 2023–2025, pemakaian LPG 3 kilogram juga terus meningkat, dengan pertumbuhan 4,5 persen pada 2023, 2 persen pada 2024, dan 3,4 persen pada 2025.

Realisasi untuk listrik bersubsidi telah mencapai 42,6 juta pelanggan dari target 42,1 juta pelanggan, setara 101,1 persen dari target. Pelanggan tersebut mencakup kategori 450 VA dan 900 VA.

Jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga terus meningkat, dengan pertumbuhan 2,5 persen pada 2023, 4,3 persen pada 2024, dan 2,6 persen pada 2025.

Sementara itu, untuk pupuk bersubsidi, pemerintah merealisasikan 7,5 juta ton atau 84,3 persen dari target 8,9 juta ton. Penggunaan pupuk bersubsidi tercatat meningkat cukup pesat pada 2024 dan 2025, dengan pertumbuhan 11,25 persen pada 2025.

Sebagai catatan, belanja negara terealisasi Rp2.911,8 triliun per 30 November 2025, atau setara 82,5 persen dari proyeksi Rp3.527,5 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp2.116,2 triliun, setara 79,5 persen dari proyeksi Rp2.663,4 triliun.

Secara komponen, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp1.110,7 triliun atau 87,1 persen dari proyeksi. Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan sebesar Rp1.005,5 triliun atau 72,5 persen dari proyeksi.

Untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD), ia mengatakan Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1 persen dari proyeksi.

Sedangkan pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.351,5 triliun atau setara dengan 82,1 persen dari proyeksi (outlook) APBN tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun.

Dengan demikian, APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 November 2025.