Pemerintah Harus Kurangi Kebergantungan Impor Susu

Komisi IV DPR RI menilai kebergantungan impor susu akan menghambat target swasembada pangan.

JAKARTA - Kebergantungan impor susu menghambat target swasembada pangan. Pemerintah harus mengurangi kebergantungan impor dengan meningkatkan produksi domestik. Langkah itu juga penting supaya RI tidak rentan terhadap gejolak harga pangan global.

Komisi IV DPR RI menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku susu yang masih mencapai 80 persen. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius bagi kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IV ke peternakan PT Greenfields Indonesia di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (11/12).

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyatakan bahwa isu ketahanan pangan harus dipandang secara lebih komprehensif, tidak hanya sebatas beras dan jagung. Menurut dia, susu merupakan sumber protein strategis yang justru belum mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah.

“Fakta menunjukkan bahwa 80 persen kebutuhan bahan baku susu nasional masih dipenuhi melalui impor. Situasi ini diperburuk oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menurunkan populasi sapi perah dalam negeri,” ujar Titiek kepada Parlementaria di sela-sela kunjungan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menambahkan bahwa kontribusi industri dalam negeri terhadap suplai susu masih relatif kecil. Sebagai contoh, PT Greenfields yang telah beroperasi sejak 1997 baru mampu menyediakan sekitar 14 persen kebutuhan nasional. Pasokan lainnya sebagian besar berasal dari produk impor dalam bentuk susu bubuk atau bahan baku, bukan susu segar.

“Harus ada intervensi kebijakan agar impor susu dapat dikurangi secara bertahap. Produk yang masuk ke Indonesia mayoritas berupa susu bubuk, sementara fresh milk produksi lokal sebenarnya memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi,” tutur Panggah dikutip dari laman resmi DPR RI.

Lebih lanjut, Panggah menegaskan bahwa Komisi IV akan mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk memastikan adanya langkah progresif dalam pengurangan impor. Tidak hanya itu, Komisi IV juga siap mengevaluasi regulasi yang dinilai menghambat investasi dan pengembangan industri persusuan nasional demi tercapainya kemandirian pangan.

Fluktuasi Harga

Pengamat pertanian dari Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar Bali, Dr I Nengah Muliarta, menegaskan bahwa negara yang pangannya bergantung pada impor rentan terkena fluktuasi harga pangan global.

Oleh karena itu tegas dia, meningkatkan produksi dalam negeri menjadi kunci untuk mencapai ketahanan pangan. Dengan memproduksi lebih banyak pangan secara lokal, negara dapat meminimalkan dampak dari perubahan harga global dan memastikan ketersediaan pangan yang stabil bagi penduduk.

Dalam 11 tahun terakhir, rakyat Indonesia telah menghabiskan 84,8 miliar dollar AS atau setara 1,272 triliun rupiah untuk hanya berbelanja enam dari sembilan barang kebutuhan pokok/sembako-beras, susu, bawang, garam, daging dan gula dari pasar internasional.

Tak hanya beras bahkan, ada sembilan bahan pokok hidup yakni beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan putih, ikan dan garam beryodium.

"Enam dari sembilan bahan pokok itu kecukupannya harus dipenuhi dari luar negeri," ungkap dia.