Tulus Abadi: Pemerintah Wajib Kendalikan Harga dan Beri Sanksi untuk Pelaku Spekulan

Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi mendorong pemerintah mengambil langkah cepat untuk menstabilkan harga bahan pangan, BBM, dan bahan bangunan di wilayah yang terdampak banjir bandang.

“Pengawasan ketat dan sanksi tegas juga mendesak untuk ditegakkan, bagi pelaku pelanggaran atau mengambil untung secara ugal-ugalan,” ujar Tulus di Jakarta, Senin.

Bencana banjir bandang yang menerjang tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dilaporkan menimbulkan ratusan korban jiwa, baik meninggal dunia, hilang, maupun yang terdampak.

Selain korban jiwa, bencana juga merusak infrastruktur vital seperti jaringan transportasi, listrik, telekomunikasi, layanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Kondisi itu menghambat distribusi kebutuhan dasar dan memicu kenaikan harga berbagai komoditas.

Menurut Tulus, masyarakat di sejumlah wilayah mulai kesulitan memperoleh bahan pangan. Ia menyebut adanya laporan lonjakan harga komoditas, termasuk telur ayam yang mencapai Rp90.000 per kilogram.

“Oleh sebab itu, musti ada langkah dan upaya radikal yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemda untuk mengatasi anomali dan fenomena tersebut,” kata dia.

Tulus menekankan pentingnya rekonstruksi cepat terhadap infrastruktur vital, meski dalam skala darurat. Ia meminta pemerintah merevitalisasi jaringan ketenagalistrikan, termasuk penyediaan gardu serta pembangkit listrik darurat.

“Pertamina perlu menjamin pasokan BBM dengan harga normal, sementara operator telekomunikasi harus menyiapkan genset darurat untuk mengaktifkan BTS,” ujarnya.

Menurut dia, akses komunikasi sangat krusial untuk memperlancar distribusi logistik, terutama pangan.

Ia juga mendesak penguatan pengawasan terhadap potensi distorsi pasar, seperti penimbunan dan pungutan liar yang dapat memicu kenaikan harga pangan.

Hal yang sama perlu diterapkan pada bahan bangunan seperti besi, semen, baja, dan bata, yang harganya berpotensi melonjak akibat meningkatnya permintaan pascabencana.

Distribusi BBM dari SPBU resmi harus dipastikan berjalan dengan baik guna mencegah penimbunan dan penjualan di atas harga eceran resmi oleh pihak-pihak tertentu.

Ia juga mendorong pembentukan posko pengaduan dan call center untuk memantau kelancaran pasokan serta perkembangan harga kebutuhan pokok dan BBM. Di sisi lain, Tulus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan panic buying.

‘Belanja lah sesuai kebutuhan dan bangun solidaritas antarwarga sebagai sesama korban bencana,” katanya.