Terlalu Obral Izin, Pemerintah Abaikan Lingkungan Selama 10 Tahun Terakhir

Deforestrasi tidak hanya menghilangkan pohon, tetapi menyebabkan erosi pinggir sungai secara berangsur- angsur menciptakan sedimentasi di sungai.

JAKARTA - Pemerintah dinilai lalai dan mengabaikan lingkungan dalam proses eksplorasi terutama oleh perusahaan-perusahaan pertambangan, sehingga menimbulkan kerusakan yang memicu bencana hidrometeorologi seperti yang menimpa tiga provinsi di Sumatera yaitu Nagroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 

Ketua Umum Indonesia Environmental Task Force, Ahmad Safrudin mengatakan Pemerintah dalam 10 tahun terakhir cenderung mengabaikan lingkungan hidup. Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan misalnya terkesan banyak mengobral izin untuk hak pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan.

Meskipun konteksnya berbeda dengan bencana di Sumatera, banyak proyek jumbo selama ini mengabaikan analisis dampak lingkungan (Amdal).

“Kesannya kalau ada duit, lingkungan itu bisa diurus, padahal tidak boleh begitu, lingkungan harus diutamakan agar tidak ada bencana seperti di Sumatera ini,”tegas Ahmad.

Pulau Sumatera papar Ahmad sangat kaya, namun gara gara kegiatan berusaha yang tidak memperhatikan dampak lingkungan jadinya rusak seperti sekarang. Misalnya, kegiatan pertambangan emas dan kelapa sawit merusak ekosistem Batang Toru, padahal di bawah ada perkampungan dan kota.

Fenomena pengabaian lingkungan itu sangat nyata dari Aceh hingga Sumatera Utara. Pembalakan dan alih fungsi lahan sangat marak, padahal dalam UU yang mengatur kajian lingkungan hidup strategis, misalnya Sumatera Utara memang cocok untuk sawit tetapi jangan semua lahan dihabiskan untuk menanam sawit, perlu disediakan untuk hal lain.

Di Sumatera Utara saja papar Ahmad, ada ribuan hektar lahan yang turut berkontribusi merusak ekologi di sana, belum di Aceh, begitu juga Sumatera Barat. “Artinya bencana ekologi di daerah lain hanya menunggu waktu saja, jika tidak memperhatikan dampak lingkungan dari semua izin atau proyek,” tegasnya.

Sementara itu, Peneliti Lingkungan Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi menjelaskan secara teknis, banjir memang disebabkan faktor cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi karena pertemuan dua siklon atau pergerakan udara yang cepat membawa angin sangat lembab dari dua arah.

Siklon senyar yang bergerak dari Samudera Hindia dari sisi barat lalu menuju ke timur di Selat Malaka, serta siklon koto yang berasal dari utara Filipina bergerak ke barat daya.

Dampak pertemuan keduanya membuat titik cuaca ekstrem terbentuk melalui 3 provinsi NAD, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sepanjang akhir November ini. Faktor cuaca tidak bisa diabaikan, persoalan mendasarnya kesiapan menghadapi tantangan tersebut tidak memadai.

Sedangkan, masalah non alam yang perlu dicermati ada tiga aspek, pertama, persoalan deforestrasi dari masing-masing provinsi tercatat dalam 20 tahun terakhir angka deforestrasi melampaui 300 ribu hektar atau masing-masing kehilangan hutan seluas 4,5 kali luas DKI Jakarta.

“Deforestrasi tidak hanya membuat hilangnya pohon, tetapi membawa pada terjadinya erosi pinggir sungai secara berangsur-angsur menciptakan sedimentasi di sungai sehingga kapasitas alamiah volume sungai menurun, begitu juga dengan danau, embung dan waduk mengalami penurunan kapasitas karena penumpukan tersebut,”papar Hafidz.

Kedua, sistem perkebunan monokultur yang tidak ramah lingkungan, dengan tingginya kadar herbisida berlebihan melahirkan ikatan akar dalam yang mempertahankan tanah rusak membusuk dan akhirnya melahirkan tanah yang mudah longsor. Di sisi lain, sistem tanaman monokultur juga menghilangkan jenis tanaman yang bisa mempertahankan kualitas ikatan tanah.

Ketiga, Ekspansi pemukiman yang mengikuti zona pertumbuhan ekonomi, membuat daerah-daerah resapan air di titik perkotaan dan semiurban habis dirangsek oleh ekspansi pemukiman.

Ketiga faktor nonalam itu ketika kondisi ekstrem terjadi membuat daya tahan lingkungan semakin rentan, akhirnya terjadi banjir dan longsor yang luar biasa besar dan meluas.

“Air hanya mengikuti hukum fisika mengalir dari lokasi tinggi ke rendah, ketika kapasitas sungai alamiah semakin kecil maka ia akan turun melalui jalur di sekitarnya, ditambah material bawaan longsor membuat lajunya dan daya rusaknya semakin besar, mirip dengan peristiwa lahar dingin pasca letusan gunung berapi,”terang Hafidz.

Situasi itu susah diatasi secara teknis, sehingga mau tak mau harus dilakukan evakuasi hingga kondisi curah hujan menurun, sedangkan untuk jangka panjang, pekerjaan rumah terbesar adalah melakukan reforestrasi hulu-hilir serta revitalisasi badan sungai dengan melakukan pencegahan erosi serta pengerukan sedimentasi.

Namun upaya itu perlu dibarengi dengan komitmen kuat pemerintah, untuk mencegah terjadinya aktivitas deforestrasi dengan peninjauan kembali usaha legal di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan, yang berada di titik-titik daerah tangkapan air, terlebih aktivitas ilegal perlu segera diberantas dengan tegas.

Pengembalian fungsi hutan harus menjadi prioritas utama, untuk memastikan daya tahan lingkungan memadai dan mengurangi risiko bencana di masa terjadinya cuaca ekstrem.

Tidak Taat

Guru Besar Bidang Hukum Lingkungan Universitas Airlangga, Surabaya, Suparto Wijoyo mengatakan bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera menunjukkan pembangunan yang berlangsung selama ini tidak memperhatikan asas taat kawasan. Padahal, masyarakat ataupun perusahaan wajib untuk menaati rencana tata ruang.

Untuk itu pemerintah harus mulai memikirkan pembangunan yang bersifat episentrum ekologi. “Bencana hidrometeorologi yang terjadi kemarin sungguh memprihatinkan. Dari warna air sungainya yang keruh menunjukkan terjadi erosi besar-besaran di kawasan hulu dan dari material yang terbawa menunjukkan deforestasi besar-besaran,” kata Suparto.

Hal itu menunjukkan pembangunan yang terjadi selama ini hanya mengejar keuntungan semata. Sudah saatnya, Pemerintah melakukan pembangunan yang berkonsep episentrum ekologi, yang bisa menjadi titik temu antara faktor sosial dan ekonomi dalam pembangunan. “Pembangunan harus taat asas kawasan. Karena, alam akan bicara dengan bahasanya sendiri, menimbulkan bencana seperti yang kita lihat sekarang. Semaju apapun infrastruktur yang dibangun akan percuma jika kerusakan lingkungan terjadi, bisa hancur semua,”pungkasnya.