Tak Bisa Terus Bergantung Impor, Celios Dorong Penguatan Stok Kedelai Nasional

JAKARTA – Penguatan cadangan penyangga kedelai merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah tingginya ketergantungan terhadap impor serta fluktuasi pasar global.

Dengan cadangan yang memadai, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk melakukan intervensi ketika terjadi gangguan distribusi atau lonjakan harga yang dapat membebani pelaku usaha dan konsumen.

Selain memperkuat ketahanan pangan, kebijakan ini juga berfungsi mengurangi risiko gejolak inflasi pangan serta memberikan kepastian bagi industri pengolahan yang menjadikan kedelai sebagai bahan baku utama.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad menilai penguatan cadangan penyangga kedelai nasional penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan pangan domestik dalam jangka panjang.

Ia mengatakan kebijakan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) sebanyak 250 ribu ton dari pemerintah dapat membantu pengusaha tahu dan tempe dalam jangka pendek.

“Subsidi yang diberikan pemerintah itu sebenarnya adalah respons yang temporer untuk kemudian memberikan sedikit nafas,” kata Galau di Jakarta.

Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diikuti penguatan sektor produksi dan pasokan nasional mengingat Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor kedelai yang tinggi sehingga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan kenaikan biaya impor.

Ia menyebut impor kedelai Indonesia mencapai sekitar 2,7 juta ton dengan sekitar 88 persen berasal dari Amerika Serikat (AS), sedangkan proporsi ketergantungan impor kedelai nasional mencapai sekitar 79 persen dari kebutuhan domestik.

“Jadi ini menunjukkan ada lebih besar ketergantungan kita terhadap komoditas impor kedelai,” ujarnya.

Galau menilai pemerintah perlu memandang solusi jangka panjang dengan mulai membangun cadangan penyangga kedelai nasional guna menjaga stabilitas pasokan ketika terjadi gejolak harga global maupun tekanan nilai tukar rupiah.

“Saya rasa membangun cadangan penyangga pasokan kedelai nasional itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan mulai hari ini,” tutur dia.

Selain itu, ia mendorong peningkatan produktivitas kedelai domestik melalui perluasan lahan tanam dan pemberian insentif yang tepat sasaran bagi petani.

Menurut dia, pembenahan tata niaga dan distribusi kedelai juga penting dilakukan agar rantai pasok lebih efisien dan mampu mendukung keberlangsungan usaha pengrajin tahu dan tempe.

"Jadi tidak boleh hanya tolak ukurnya pada stabilisasi harga dalam beberapa bulan ke depan, karena itu menjadi satu solusi yang pragmatis. Yang kita ingin jawab adalah kebutuhan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, bagaimana kita mampu menurunkan ketergantungan impor komoditas kita," ucapnya.

Galau menilai penguatan kelembagaan dan asosiasi pengrajin juga perlu didorong agar pelaku usaha memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam mendukung pengadaan bahan baku yang lebih merata.

Ia mengingatkan ketergantungan impor yang tinggi membuat kenaikan biaya impor dan fluktuasi nilai tukar rentan diteruskan kepada konsumen akhir maupun pelaku usaha kecil.

“Ini akan lebih menekan pengrajin usaha tahu dan tempe,” ungkap dia.

Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada awal Juni juga mencatat kenaikan harga kedelai impor akibat tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan dinamika geopolitik.

Sementara itu, Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga kedelai impor pada Kamis (11/6) tercatat sebesar Rp13.722 per kilogram (Kg) atau naik 0,12 persen dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp13.705 per kg.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan izin usaha importir dapat dicabut apabila menaikkan harga kedelai impor secara sepihak di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas harga bahan baku tahu dan tempe.

Dari sisi produksi, pemerintah juga terus mendorong penguatan produksi pangan domestik guna mengurangi ketergantungan impor komoditas strategis, termasuk kedelai.

Komisi IV DPR RI pada 10 Juni 2026 mendukung penguatan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2027 melalui pagu indikatif Rp23,23 triliun serta usulan tambahan anggaran Rp22,43 triliun untuk mempercepat program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.

Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk peningkatan produksi komoditas strategis, pengembangan benih sumber, penguatan penyuluhan dan pelatihan pertanian, hilirisasi perkebunan, serta pengembangan kawasan pangan guna meningkatkan produksi dalam negeri termasuk kedelai dan bawang putih.