Digitalisasi Dorong Efisiensi Sistem Logistik Nasional

Transformasi digital dinilai menjadi kunci untuk memperbaiki kinerja rantai pasok, meningkatkan transparansi layanan, serta mempercepat arus barang di seluruh wilayah Indonesia.

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memperkuat efisiensi sistem logistik nasional melalui percepatan digitalisasi dan penyederhanaan proses perizinan. Upaya tersebut dilakukan guna mendukung kelancaran arus barang dan penguatan ekosistem perdagangan nasional. 

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan saat menjadi narasumber pada Bisnis Indonesia Forum yang mengusung tema  ‘Biaya Logistik Turun, Industri Bergeliat’ di Jakarta, Kamis (27/11).

“Digitalisasi dan penyederhanaan perizinan ini kami dorong untuk menciptakan proses yang lebih efisien. Saat ini, integrasi sistem Online Single Submission (OSS), INATRADE, dan Indonesia National Single Window (INSW) menjadi kunci penyederhanaan proses perizinan berusaha yang transparan dan responsif. Integrasi tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,” ujar Iqbal.

Iqbal menambahkan, integrasi sistem perizinan menjadi langkah penting pemerintah untuk menyamakan standar pelayanan antarinstansi serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi pelaku usaha. Dengan penerapan satu kali input data dan konektivitas antarsistem, proses perizinan dapat berjalan lebih sederhana tanpa duplikasi prosedur.

Selain simplifikasi perizinan, lanjut Iqbal, Kemendag juga memperkuat efisiensi rantai distribusi barang di dalam negeri. Melalui efisiensi rantai distribusi tersebut, produsen barang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dari tujuh hari dapat menjual barang secara langsung kepada konsumen tanpa harus menunjuk distributor. 

Kebijakan ini diharapkan dapat memperpendek rantai pasok dan menekan biaya distribusi. Iqbal juga menjelaskan bahwa Kemendag memastikan kelancaran distribusi antarwilayah melalui  pemanfaatan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mekanisme ini terbukti membantu menjaga stabilitas pasokan, khususnya pada komoditas pangan.

Selain berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Kemendag juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, serta operator kapal dan operator pesawat dalam melaksanakan program Gerai Maritim. Program yang digagas oleh Kemendag tersebut bertujuan meningkatkan perdagangan antarpulau, mengurangi biaya distribusi barang, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (3 TP), serta memperluas jaringan distribusi produk unggulan daerah.

Gerai Maritim 

Melalui pemanfaatan Tol Laut, Angkutan Barang Perintis, dan Jembatan Udara telah menunjukkan hasil positif. Distribusi barang kebutuhan pokok dari wilayah surplus ke wilayah defisit menjadi lebih lancar, sementara disparitas harga barang dapat ditekan,” urai Iqbal.

Pada kesempatan ini, Iqbal juga mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang selama ini terjalin berpegang pada kerangka regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Untuk memastikan sinergi berjalan efektif, kita semua berpegang pada aturan dan kebijakan terkait Ekosistem Logistik Nasional (National Logistics Ecosystem/NLE). Dengan begitu, upaya

efisiensi logistik yang kita lakukan dapat terintegrasi dan memberikan dampak nyata bagi dunia usaha,” tutur Iqbal.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Esther Sri Astuti, Kamis (27/11), meminta pemerintah untuk serius menurunkan biaya logistik nasional, sebab daya saing logistik kita sangat rendah.

Daya saing logistik yang tidak kompetitif ini juga yang membuat investor enggan menanam modalnya di RI. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita masih di atas 6, angka yang tidak kompetitif dan menggambarkan tidak efisiennya investasi di RI.