Biar Tak Diakal-akali Calo, Menteri P2MI Dorong Calon Migran Manfaatkan KUR Resmi!

KOTA SUKABUMI – Fasilitas KUR bagi calon pekerja migran menjadi instrumen strategis untuk memperkuat perlindungan dan kesiapan ekonomi sebelum berangkat ke negara tujuan.

Dengan skema bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah, pembiayaan ini membantu menutup kebutuhan biaya penempatan secara transparan, sehingga calon pekerja migran tidak lagi bergantung pada pinjaman informal yang kerap menjerat utang berlebihan.

Di sisi lain, akses KUR juga mendorong peningkatan kualitas kompetensi. Dana yang cair dapat dimanfaatkan untuk pelatihan, sertifikasi, maupun pemenuhan dokumen resmi, sehingga pekerja migran berangkat dengan kemampuan dan legalitas yang lebih kuat.

Secara makro, tersedianya fasilitas pembiayaan formal ini berpotensi menekan praktik percaloan dan menurunkan risiko kerentanan sosial-ekonomi, sekaligus memastikan remitansi di masa depan memberikan dampak yang lebih produktif bagi keluarga dan daerah asal.

Dengan demikian, KUR tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan, tetapi sebagai mekanisme perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan profesionalisme pekerja migran Indonesia.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin saat meresmikan Pasim Go Migrant Center, di Sukabumi, Jawa Barat, mempersilakan calon pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri secara perorangan atau melalui pemerintah daerah dan pelaksana penempatan mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Keterangan yang diperoleh dari Diskominfo Kota Sukabumi, Minggu (23/11), menyebutkan Mukhtarudin mempersilakan mengajukan KUR berupa pinjaman hingga Rp100 juta dengan bunga enam persen.

"Ini untuk membantu pekerja migran yang tidak punya kemampuan biaya supaya bisa tetap berangkat," katanya.

Pengembalian pinjaman KUR tersebut dapat dicicil dari hasil kerja yang telah diperoleh.

Ia menyebutkan KUR tahun 2025 sebesar Rp210 miliar dan baru tersalurkan Rp64 miliar, sehingga masih banyak yang bisa diberikan.

Mukhtarudin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemetaan, tersedia sekitar 290 ribu lowongan pekerjaan di luar negeri, dan angka pelamar baru mencapai sekitar 20 persen.

Sementara itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menerima Direksi Bank Artha Graha Internasional untuk membahas rencana kolaborasi penyaluran KUR bagi pekerja migran, pada Jumat (21/11).

Christina mengatakan Bank Artha Graha sebelumnya telah memiliki pengalaman panjang dalam menyalurkan KUR khusus pekerja migran, namun terhenti sementara karena pandemi COVID-19.

Bank swasta tersebut juga memiliki rekam jejak penyaluran pembiayaan bagi pekerja migran di sejumlah negara tujuan penempatan seperti Hong Kong dan Taiwan.