Defisit Anggaran Tetap Terkendali, Pemerintah Klaim Fiskal Aman Meski Penerimaan Turun

JAKARTA - Pemerintah memastikan defisit anggaran Indonesia pada periode Januari hingga Oktober 2025 tetap terjaga di angka 2,02 persen terhadap PDB dan menunjukkan stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global. Angka tersebut setara dengan Rp479,7 triliun dan menggambarkan kondisi pengelolaan fiskal yang tetap hati-hati.

Total penerimaan negara selama sepuluh bulan pertama mencapai Rp2.113,3 triliun dan menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah mencatat sebagian besar belanja negara difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai sektor strategis.

"Jadi masih terkendali, di bawah proyeksi defisit fiskal 2,78 persen untuk tahun 2025. Ini mencerminkan komitmen kuat kita terhadap disiplin fiskal."

Belanja negara selama Januari sampai Oktober mencapai Rp2.593 triliun dan telah diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional yang tengah berjalan. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi meskipun penerimaan negara sedang menurun.

Perbandingan data menunjukkan bahwa rasio defisit terhadap PDB mengalami peningkatan signifikan jika diukur dari periode yang sama pada 2024. Saat itu, defisit hanya berada di level 1,40 persen sehingga kenaikan tahun ini menjadi perhatian meski masih dalam batas aman fiskal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa tren pelemahan penerimaan negara terutama terjadi pada sektor perpajakan dan sektor lainnya. Kondisi tersebut diantisipasi melalui kebijakan belanja yang lebih terukur serta penekanan terhadap program yang memberikan dampak konkret pada perekonomian.

Penerimaan pajak hingga Oktober mencapai Rp1.459 triliun dan tetap menjadi kontributor terbesar dalam struktur penerimaan negara. Sementara itu, bea cukai menyumbang Rp249,3 triliun dan masih menunjukkan performa yang cukup baik di tengah fluktuasi perdagangan internasional.

PNBP atau penerimaan negara bukan pajak tercatat mencapai Rp402,4 triliun dan menambah struktur pendapatan negara dari berbagai sektor non-perpajakan. Meski demikian, jika dibandingkan dengan pencapaian Januari–Oktober 2024 yang mencapai Rp2.247,6 triliun, angka tahun ini masih mengalami koreksi.

Pemerintah telah menetapkan target pendapatan negara sepanjang tahun 2025 sebesar Rp2.865,5 triliun dan berharap realisasi akhir tahun akan semakin mendekati sasaran. Target tersebut dipandang realistis namun tetap membutuhkan optimalisasi di berbagai sektor penerimaan.

Pada sisi belanja, Indonesia berencana mengalokasikan maksimal Rp3.527,5 triliun untuk keseluruhan tahun 2025. Rencana belanja besar tersebut dirancang agar mampu menopang aktivitas ekonomi nasional dan memberikan stimulus yang diperlukan.

Belanja pemerintah pusat hingga Oktober telah mencapai Rp1.879,6 triliun dan diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta penguatan layanan publik. Pemerintah menyampaikan bahwa konsistensi belanja diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Transfer ke daerah juga cukup besar dengan angka Rp713,4 triliun selama sepuluh bulan pertama tahun ini. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendorong pembangunan yang lebih merata.

Kondisi fiskal tahun 2025 menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara dengan pendekatan yang tetap berhati-hati. Meski defisit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, pemerintah menegaskan bahwa posisinya masih aman dan dalam batas proyeksi.

Purbaya menekankan bahwa pemerintah akan terus mengawal disiplin fiskal sembari memastikan program-program prioritas tetap berjalan optimal. Ia menyebut bahwa penguatan penerimaan negara akan terus diupayakan melalui peningkatan kepatuhan pajak dan optimalisasi pendapatan non-pajak.