BPH Migas Diminta Review Tarif Pipa Gas, Efisiensi dan Daya Saing Industri Jadi Sorotan

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menginstruksikan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) untuk melakukan evaluasi terhadap toll fee atau penetapan dan pengelolaan tarif pengangkutan gas melalui pipa.

"Kita harus mampu melakukan efisiensi, karena salah satu yang membuat kenapa gas kita mahal adalah terkait dengan tol fee yang mahal," tegas Bahlil saat melantik Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas) di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (10/11).

Bahlil meminta kepada BPH Migas untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap struktur biaya-biaya toll fee yang sudah mencapai titik break even point (BEP). "Setelah hitung kembali yang sudah BEP, jangan lagi dibuat mahal-mahal, itu nanti arahnya semua ke industri tolfee-nya itu. Yang sudah bagus silahkan dijalankan yang belum bagus silahkan diperbaiki," sambungnya.

Dengan tol fee yang rendah, maka industri akan menggeliat, sehingga juga akan meningkatkan investasi di sektor industri yang mengandalkan gas sebagai bahan baku energi dan akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan memperkuat ketahanan energi dan hilirisasi nasional.

Lebih lanjut Bahlik berharap Komite BPH Migas yang baru dilantik mampu bekerja sama dengan baik, terlebih mengingat badan ini memiliki tugas yang sangat penting yakni mengatur serta mengawasi penyediaan serta distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

"Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan, karena yang memberikan subsidi BBM itu kan ada di BPH Migas dan mereka bagian daripada keluarga besar dan punya hubungan kerja dengan ESDM. Harapan kita ke depan bisa membangun team work yang baik," ucapnya.

Adapun Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2025-2029 ialah Wahyudi Anas selaku ketua lalu anggota Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman dan Hasbi Anshory

Jaga Pasokan

Lebih lanjut, Menteri Bahlil juga meminta kepada BPH Migas untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan BBM menjelang Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

"Kita harus membuat tim yang baik untuk menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menuju Natal dan tahun baru, khususnya ketersediaan BBM, kemudian supply BBM terutama daerah-daerah 3T itu harus adil juga sama dengan di daerah-daerah di Jawa," pungkasnya.

Diketahui, Komisi XII DPR RI menunjuk Wahyudi Anas menjadi Kepala BPH Migas periode 2025-2029, menggantikan Erika Retnowati dalam “Fit and Proper Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas”, di Jakarta, Senin (8/9).

Sementara itu, Erika Retnowati terpilih untuk menjadi anggota Komite BPH Migas periode 2025-2029, bersama dengan tujuh orang lainnya, yakni Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung W, Eman Salman, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, dan Hasbi Anshory.

Dalam paparan strategi dan inovasinya, Wahyudi menyampaikan penugasan jaringan gas (jargas) kepada badan usaha penerima alokasi gas bumi dengan dana sendiri.

Kemudian, membuat peta jalan percepatan lelang WJD (Wilayah Jaringan Distribusi) yang terintegrasi dengan pengembangan demand industri dan diversifikasi BBM/LPG.