Wamendagri Wiyagus: Tiga Fokus Forkopimda Jadi Kunci Jaga Stabilitas Daerah

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan tiga fokus utama bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan keamanan di daerah. Hal ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur di Grand City Convention and Exhibition, Surabaya, Selasa (4/11/2025).

Wiyagus menjelaskan bahwa Forkopimda memiliki dasar hukum yang jelas sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Forum ini berfungsi sebagai ruang koordinasi strategis untuk menyinergikan fungsi pemerintahan, penegakan hukum, dan pelayanan publik hingga ke tingkat daerah.

“Dalam kerangka urusan pemerintahan umum inilah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibentuk sebagai wadah strategis untuk mengintegrasikan fungsi pemerintahan, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat,” ujar Wiyagus.

Ia menambahkan bahwa Forkopimda memiliki mandat konstitusional untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan. Dengan sinergi lintas unsur, forum ini juga memastikan layanan dasar bagi masyarakat tetap terpenuhi serta mendorong pemerataan pembangunan.

Menurut Wiyagus, ada tiga fokus utama yang wajib diperhatikan Forkopimda. Pertama, memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan nasional bisa diterjemahkan menjadi langkah konkret di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Kedua, Forkopimda harus responsif terhadap tantangan daerah, mulai dari penanganan krisis kesehatan, pengendalian inflasi, hingga pencegahan konflik sosial. Deteksi dini, respons cepat, dan langkah pencegahan kolektif menjadi elemen kunci menghadapi tantangan tersebut.

“Saya mendorong seluruh unsur Forkopimda untuk selalu siaga, melakukan identifikasi dini, dan mengedepankan langkah-langkah preventif,” tegas Wiyagus.

Ketiga, forum ini harus menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum. Wiyagus menekankan bahwa kebebasan yang dijamin negara harus diekspresikan dalam koridor hukum untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial.

Selain itu, Forkopimda juga diharapkan mendukung pelaksanaan Asta Cita dan program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya antara lain pada peningkatan mutu layanan publik dan percepatan pembangunan di seluruh daerah.

Wiyagus menegaskan bahwa forum koordinasi tidak boleh bersifat seremonial semata. Ia mengajak seluruh unsur Forkopimda di Jatim untuk menjadikan Forkopimda dan Forkopimcam sebagai ruang kerja nyata yang menghasilkan kebijakan konkret.

“Mari kita jadikan Forkopimda dan Forkopimcam bukan hanya forum seremonial, tetapi ruang kerja nyata yang menghasilkan kebijakan konkret dan solusi bagi masalah-masalah daerah,” pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta seluruh jajaran Forkopimda se-Provinsi Jawa Timur. Forkopimda menjadi instrumen penting bagi sinergi kebijakan dan stabilitas di tingkat daerah.