AS Gagalkan Upaya Nvidia Jual Chip AI Canggih ke Tiongkok

WASHINGTON - Para pejabat senior AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, berhasil membujuk Presiden Donald Trump untuk memblokir penjualan chip Nvidia canggih ke Tiongkok, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional, lapor The Wall Street Journal, Senin (3/11).

Saat Trump mempersiapkan kunjungannya ke Asia pada Oktober, CEO Nvidia Jensen Huang mendesaknya untuk mengizinkan penjualan chip AI generasi terbaru, yang disebut Blackwell, ke Tiongkok.

Kesepakatan tersebut, yang berpotensi bernilai puluhan miliar dolar, juga akan mengamankan akses perusahaan ke pasar Tiongkok, tetapi kemudian diblokir oleh pejabat Trump, yang melihat langkah tersebut sebagai ancaman keamanan nasional, menurut laporan tersebut.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick menentang persetujuan kesepakatan potensial tersebut, menurut laporan itu.

Akibatnya, penjualan chip Blackwell ke Tiongkok tidak dibahas dalam pembicaraan Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 30 Oktober di Busan, Korea Selatan.

Meskipun demikian, Nvidia masih menunggu persetujuan dari pemerintahan Trump untuk meluncurkan versi chip Blackwell yang lebih lemah kemampuannya untuk pasar Tiongkok, tambah laporan tersebut.

Dalam sebuah acara Nvidia sebelum keberangkatan Trump ke Asia, Huang menyatakan kekhawatirannya tentang potensi AS meninggalkan pasar Tiongkok.

"Saya sangat berharap Presiden Trump akan membantu kami menemukan solusi. Saat ini, kami berada dalam posisi sulit," kata Huang dalam laporan tersebut.

Meski pertemuan bilateral antara Trump dan Xi tidak menghasilkan kesepakatan perdagangan, kedua pemimpin tersebut membuat beberapa konsesi, termasuk mengenai fentanil dan tarif, dan sepakat untuk melanjutkan diskusi dalam waktu dekat, termasuk mengenai cip dan kontrol ekspor.

Pada Januari, Departemen Perdagangan AS merilis sebuah dokumen yang menyatakan bahwa AS memberlakukan pembatasan baru pada ekspor chip canggih dan model AI untuk melindungi keamanan nasional dan mencegah penggunaan teknologi itu oleh negara-negara yang tidak bersahabat.

Menurut departemen tersebut, pembatasan itu dimaksudkan untuk mencegah negara-negara musuh menggunakan teknologi AI untuk mengembangkan senjata, serangan siber, atau pengawasan massal.

Pada saat yang sama, badan tersebut memastikan bahwa akses ke teknologi canggih akan tetap dijaga bagi mitra dan sekutu terpercaya Washington. Tiongkok mengkritik keputusan tersebut.