Kamboja-Thailand Teken Kesepakatan Damai di KTT Asean

KUALA LUMPUR – Dua negara tetangga Asia Tenggara yang berseteru, Kamboja dan Thailand, telah menandatangani deklarasi bersama yang berkomitmen untuk menarik senjata berat dari perbatasan bersama mereka dan membebaskan 18 tentara Kamboja yang ditahan oleh Thailand.

Disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, penandatanganan deklarasi oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dan mitranya dari Thailand, Anutin Charnvirakul, berlangsung di KTT Asean ke-47 di Kuala Lumpur pada Minggu (26/10).

Kedua belah pihak sebelumnya juga telah sepakat mengenai operasi pembersihan ranjau, upaya penanganan sindikat penipuan serta pelaksanaan survei perbatasan secara bersama.

Upacara penandatanganan, yang juga disaksikan oleh PM Malaysia, Anwar Ibrahim, sebagai ketua Asean, telah dimajukan beberapa jam pada hari itu untuk mengakomodasi jadwal PM Anutin Charnvirakul yang singkat di Kuala Lumpur setelah kematian Ibu Suri Thailand, Sirikit, pada Jumat (24/10).

Presiden Trump sebelum penandatanganan mengatakan bahwa Perjanjian Damai Kuala Lumpur akan membuat kedua negara (Kamboja dan Thailand) sepakat untuk menghentikan semua permusuhan dan dimulainya upaya membangun hubungan bertetangga yang baik.

Trump menambahkan bahwa 18 tawanan perang Kamboja akan dibebaskan, dengan pengamat dari negara-negara Asean, termasuk Malaysia, akan dikerahkan untuk memastikan perdamaian antara Kamboja dan Thailand terwujud.

"Ketiga pria yang duduk di sana seharusnya diberi penghargaan karena telah melakukan pekerjaan luar biasa bagi kemanusiaan," ucap Presiden Trump merujuk pada Anwar, Anutin, dan Hun Manet.

Ketegangan atas wilayah perbatasan yang disengketakan antara Kamboja dan Thailand meletus menjadi bentrokan militer pada tahun 2025, mengakibatkan konflik terburuk di wilayah tersebut dalam lebih dari satu dekade, menewaskan sedikitnya 43 orang dan menyebabkan lebih dari 300.000 orang mengungsi dari kedua sisi perbatasan.

Gencatan senjata tanpa syarat dicapai pada tanggal 28 Juli lalu setelah intervensi diplomatik dari Malaysia dan menyusul ancaman dari Presiden Trump yang akan memblokir negosiasi tarif kecuali pertempuran dihentikan.

Momen Bersejarah

Dalam upacara tersebut, PM Manet mengatakan bahwa penandatanganan tersebut menandai momen bersejarah dan mendalam bagi kedua negara yang menegaskan kembali keyakinan bersama bahwa perdamaian selalu mungkin terjadi ketika negara-negara memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk mewujudkannya bersama, seraya menyampaikan rasa terima kasih kepada Trump atas tindakannya yang tegas dan teguh.

PM Anutin menyetujui bahwa kedua pihak telah sepakat untuk segera memindahkan senjata berat dari wilayah perbatasan guna membangun rasa saling percaya dan keyakinan, dan Thailand juga akan memulai proses pembebasan 18 tentara Kamboja yang ditahan.

"Kita telah menempuh perjalanan panjang sejak menyepakati gencatan senjata di Malaysia pada 28 Juli, dan diskusi-diskusi sejak saat itu telah menghasilkan hasil penting ini. Saya yakin kita dapat mencapai apa yang tampak mustahil dicapai beberapa bulan lalu," ungkap PM Anutin.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Thailand pada Sabtu (25/10) lalu menyatakan bahwa deklarasi bersama antara kedua negara bukanlah kesepakatan damai, melainkan menandakan niat bersama untuk menormalisasi hubungan. Kementerian itu bahkan menekankan bahwa masih banyak isu yang perlu diselesaikan, termasuk penarikan senjata berat, pembersihan ranjau darat, dan penanganan operasi kejahatan siber di pusat penipuan. ST/I-1