Pemprov Jakarta Percepat Lelang Proyek untuk Manfaatkan Dana Mengendap

JAKARTA – Untuk menanggulangi dan memanfaatkan dana mengendap di bank, Pemprov Jakarta akan mempercepat pelaksanaan lelang proyek pembangunan November hingga Desember sehingga dapat segera dikerjakan pada awal tahun 2026. “Percepatan dilakukan agar serapan anggaran daerah tidak menumpuk pada akhir tahun,” tandas Gubernur Jakarta, Pramono Anung, Kamis (23/10).

“Saya bolehkan lelang proyek tahun depan dilakukan pada bulan November dan Desember,” ujar Pramono. Menurutnya, langkah percepat serupa pernah dijalankan saat masih bertugas sebagai menteri untuk pemerintahan pusat. Saat itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah mulai proses lelang sejak akhir tahun anggaran sebelumnya, sehingga tidak terjadi penumpukan pembayaran di penghujung tahun berikutnya.

“Waktu itu, yang namanya lelang dan sebagainya di Kementerian PUPR boleh diadakan mulai dengan bulan November dan Desember. Proses itulah yang kemudian mempercepat pengadaan dan serapan pemerintah pada waktu itu,” kata Pramono.

Selama ini, dia menilai proses lelang oleh Pemerintah Provinsi Jakarta baru dilakukan Maret atau April. Ini membuat proyek, baru dapat dikerjakan sekitar Oktober atau November. Akibatnya, pencairan dana dan pembayaran proyek selalu menumpuk di bulan Desember. Melalui langkah percepatan lelang, dia berharap serapan anggaran Jakarta lebih merata sepanjang tahun serta dapat mencegah dana mengendap di bank.

“Dengan demikian, saya akan memulai bahwa proses lelangnya boleh diadakan pada bulan November dan Desember. Pelaksanaan proyek bulan Januari dan Februari, sehingga tidak semuanya menumpuk di akhir tahun,” ungkap Pramono. 

Dipertanyakan

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jakarta, Lukmanul Hakim, mempertanyakan motif pengendapan APBD Pemprov Jakarta sebesar 14,6 triliun di perbankan.  "Sejak 2020, saya sudah berkali-kali mengingatkan, jangan terlalu asik menaruh uang di deposito. Uang publik seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan tidur di bank," kata Lukman.

Menurutnya, pengendapan dana APBD semestinya tidak terjadi. Dia mengingatkan dana yang mengendap besar berpotensi menimbulkan pertanyaan serius mengenai motif kebijakan tersebut. "Apakah ini murni alasan teknis atau ada kepentingan di luar publik?  Ini harus dijelaskan secara terbuka," ujar Lukman.

Dia juga menyoroti potensi hubungan yang tidak sehat antara pejabat pengelola keuangan daerah dan pihak bank penerima deposito. Maka, dia mendesak agar Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menjelaskan bahwa penempatan dana itu merupakan perintah langsung dari Gubernur Jakarta atau inisiatif internal.

"Sebagai Kepala BPKD, pejabat yang bersangkutan harus memastikan uang daerah bekerja untuk rakyat, bukan tidur di deposito. Di bank mana saja dana 14,6 triliun itu ditempatkan? Dalam bentuk apa? Berapa bunganya dan ke mana dialokasikan hasil bunganya?," tanya Lukman.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan dana mengendap yang dimiliki Pemprov sebesar Rp14,6 triliun akan digunakan untuk membayar proyek-proyek pembangunan di ibu kota pada akhir 2025.