Insei, Strategi Politik Kekaisaran Jepang Melawan Dominasi Klan Fujiwara

INSEI yang merupakan pemerintah model tertutup pada masa Jepang Kuno ini untuk menggambarkan strategi para kaisar pada akhir Periode Heian (794-1185 M) di Jepang kuno. Mereka turun takhta demi pewaris terpilih namun tetap memerintah dalam kapasitas tertentu, biasanya setelah pensiun ke biara Buddha, sehingga muncullah istilah biara.

Insei adalah jenis pengendalian politik vanu menggantikan sistem sekkan (sessho-kanpaku), kedua orang itu dipilih karena kaisar yang sedang bertahta belum dewasa dan tugas mereka adalah membantu kaisar untuk melakukan pengawasan terhadap sistem pemerintahan dan sekaligus menjadi wakilnya dalam memutuskan segala perkara resmi.

Para kaisar mengambil langkah-langkah tersebut untuk menjaga agar diri mereka dan penerus mereka tidak didominasi oleh keluarga penguasa yang kuat pada masa itu, terutama anggota klan Fujiwara, yang berusaha menempatkan pendukung mereka sendiri di atas takhta kekaisaran.

Sistem insei ini mencoba menghilangkan pengaruh Fujiwara itu, karena dalam susunan pemerintahan di istana semuanya dijabat oleh keluarga pejabat Fujiwara, orang yang tidak mempunyai hubungan dengan keluarga pejabat Fujiwara.

Kaisar Go-Sanjo mencoba menghilangkan pengaruh Fujiwara dalam istana, mengangkat orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan keluarga pejabat Fujiwara. Sistem ini dibuat agar tidak ada lagi pengaruh dari istana.

Meskipun berhasil diterapkan oleh beberapa kaisar, dua konsekuensi yang tidak menguntungkan dari strategi ini adalah provinsi-provinsi menjadi semakin jauh dari kendali pemerintah dan persaingan kekuasaan di Jepang meningkat sedemikian rupa.

Dampaknya dari militerisasi politik yang lebih besar akhirnya menyebabkan penggulingan total pemerintah dan kekuasaan jangka panjang oleh para shogun pada periode abad pertengahan. Shogun sendiri adalah sebutan untuk pejabat Tōryō (kepala klan samurai) yang didapatkannya berdasarkan garis keturunan.

Kendali Fujiwara

Selama Periode Heian di Jepang kuno, pemerintahan memang didominasi oleh satu klan keluarga besar, yaitu Fujiwara. Mereka berhasil memonopoli posisi-posisi kunci pemerintahan, menikahkan putri-putri mereka dengan kaisar, dan dalam banyak kasus bahkan bertindak sebagai bupati dan secara langsung mengendalikan urusan negara.

Keluarga Fujiwara mampu merebut kekuasaan kaisar dan menjadikannya sekadar boneka, bukan hanya karena mereka didukung oleh milisi swasta yang kuat ketika keluarga kerajaan tidak memiliki pasukan seperti itu untuk diandalkan, tetapi juga karena keluarga Fujiwara sengaja memilih kaisar baru saat mereka masih anak-anak.

Dengan demikian, kaisar muda harus dinasihati oleh seorang bupati (Sessho) yang hampir selalu merupakan perwakilan dari keluarga Fujiwara. Secara total, akan ada 21 Bupati Fujiwara dari tahun 804 M hingga 1238 M.

Bahkan ketika seorang kaisar mencapai usia dewasa, ia masih dinasihati oleh posisi yang baru diciptakan, Kampaku, yang memastikan keluarga Fujiwara mempertahankan cengkeraman kekuasaan mereka.

Untuk memastikan situasi ini terus berlanjut, kaisar-kaisar baru dicalonkan bukan berdasarkan kelahiran, melainkan oleh sponsor mereka. Ia akan didorong atau dipaksa turun takhta ketika berusia tiga puluhan demi penerus yang lebih muda.

Setiap kaisar dewasa yang terbukti terlalu tidak kooperatif akan dipaksa turun takhta atau disingkirkan dengan mudah, terkadang dalam keadaan yang misterius. Misalnya, antara tahun 858 dan 956 M terdapat 10 kaisar berbeda.