RDF atau PLTSa: Mana yang Lebih Efisien untuk Atasi Sampah Jakarta?

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menimbang dua pendekatan besar dalam mengelola gunungan sampah yang kian menumpuk setiap hari, yakni melalui fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Kedua teknologi ini sama-sama diandalkan untuk mengurangi beban TPST Bantargebang yang kini menampung lebih dari 55 juta ton sampah.

Namun, efisiensi antara RDF dan PLTSa menjadi bahan perdebatan di kalangan pengamat lingkungan dan energi. RDF dianggap lebih cepat diterapkan, sementara PLTSa menawarkan potensi energi yang lebih besar tetapi dengan biaya tinggi.

RDF Rorotan yang dibangun Pemprov DKI di Jakarta Utara menjadi proyek percontohan pengolahan sampah menjadi bahan bakar padat. Melalui proses pemilahan, pengeringan, dan pencacahan, RDF menghasilkan bahan bakar alternatif yang bisa digunakan pabrik semen atau PLTU.

Proyek RDF disebut lebih ramah secara ekonomi karena biaya investasinya lebih kecil dibanding PLTSa. Selain itu, prosesnya tidak memerlukan pembakaran langsung sehingga emisi yang dihasilkan relatif lebih rendah.

Di sisi lain, PLTSa dirancang untuk membakar sampah secara langsung menggunakan sistem insinerasi yang panasnya dikonversi menjadi energi listrik. Dengan kapasitas sekitar 2.500 hingga 3.000 ton per hari, satu unit PLTSa diperkirakan mampu menghasilkan hingga 35 megawatt listrik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan berencana membangun empat hingga lima PLTSa di berbagai titik, termasuk di Sunter, Jakarta Utara. Proyek ini digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang untuk energi sekaligus pengurangan volume sampah yang masif.

Namun, biaya pembangunan PLTSa disebut bisa mencapai triliunan rupiah dan membutuhkan waktu konstruksi yang panjang. Selain itu, izin dan dasar hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) masih dinantikan agar proyek ini dapat berjalan sesuai aturan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut RDF dan PLTSa memiliki fungsi berbeda yang bisa saling melengkapi. “RDF lebih cepat diterapkan, sementara PLTSa menjadi solusi jangka panjang yang terintegrasi dengan sistem energi,” katanya di Balai Kota, Kamis (16/10).

Ia menambahkan, RDF Rorotan saat ini mampu mengolah sekitar 450 ton sampah per hari menjadi bahan bakar padat. Sementara untuk PLTSa, DKI tengah menyiapkan tender proyek dan bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Danantara).

Pengamat lingkungan dari Universitas Indonesia, Dwi Retno, menilai PLTSa akan efisien jika seluruh sistem pemilahan sampah di Jakarta berjalan baik. “Kalau masih tercampur organik dan anorganik, efisiensi PLTSa bisa turun drastis. Tapi RDF lebih toleran terhadap kondisi sampah yang belum terpilah,” ujarnya.

Menurutnya, RDF menjadi solusi transisi yang realistis sambil menunggu kesiapan infrastruktur dan kebijakan energi terbarukan di Jakarta. Ia juga menilai RDF lebih cepat menghasilkan dampak pengurangan volume sampah ketimbang PLTSa yang menuntut investasi besar dan waktu konstruksi bertahun-tahun.

Meski demikian, Pemprov DKI menegaskan keduanya tidak akan dipertentangkan. RDF akan difokuskan untuk sampah kering yang bisa diolah jadi bahan bakar, sedangkan PLTSa diarahkan untuk menghasilkan listrik dari sampah basah dan residu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan pendekatan ganda ini akan memperkuat ekosistem pengelolaan sampah ibu kota. “Kita ingin Jakarta punya sistem yang efisien dan berkelanjutan. RDF jalan, PLTSa juga disiapkan. Keduanya sama-sama penting,” ucap Rano.

Selain efisiensi teknis, aspek ekonomi juga menjadi perhatian utama. PLTSa diharapkan bisa menjual listrik ke PLN tanpa beban tipping fee, sementara RDF dapat membantu mengurangi subsidi energi fosil melalui bahan bakar alternatif.