Gubernur Papua Barat Daya: Pengurangan TKD dari Pemerintah Pusat Tak Hambat Pembangunan Pertanian

JAKARTA– Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memastikan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak akan menghambat upaya pembangunan pertanian karena sinergi antara pusat dan daerah tetap dijaga kuat.

Ia menegaskan, meskipun terjadi penyesuaian anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen melanjutkan program prioritas sektor pangan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas pasokan bahan pokok.

"Kalau (terdampak pengurangan TKD) itu sudah pasti ada toh untuk di daerah. Tapi kita kan berkolaborasi dengan pemerintah pusat (dengan Kementerian Pertanian), sebagian besar kan didorong dari pemerintah pusat," kata Gubernur seusai bertemu Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Kamis (09/10).

Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas agar setiap kebijakan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat akar rumput.

Dia menjelaskan sebagian besar program strategis di bidang pertanian dan ketahanan pangan tetap didorong oleh dukungan pemerintah pusat, sehingga pengurangan TKD tidak akan berdampak signifikan terhadap produktivitas daerah.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus berinovasi dalam memanfaatkan potensi lokal dan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal yang ada.

Gubernur juga menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran agar setiap rupiah yang digunakan mampu memberi dampak maksimal bagi kemajuan sektor pertanian daerah.

“Yang penting rakyat bisa tenang kalau kebutuhan pangan mereka terpenuhi,” ujarnya, menandaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lengah dalam memastikan pasokan pangan tetap aman dan terjangkau.

Elisa menyebut pemerintah provinsi kini tengah mematangkan sejumlah program peningkatan produksi pangan, termasuk perluasan lahan tanam dan penguatan infrastruktur pertanian melalui sinergi dengan Kementerian Pertanian.

Terkait besaran TKD tahun 2025, ia mengungkapkan bahwa APBD Papua Barat Daya masih dalam tahap penyusunan, namun sudah dipastikan terjadi pengurangan dari tahun sebelumnya.

Meski begitu, Gubernur menegaskan optimisme efisiensi dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan memastikan pembangunan pertanian tetap berlanjut dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

"Kalau perutnya tidak terisi kan parah nanti kena kita semua. Tetap kita kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk upaya dengan mendayakan gunakan yang terbatas itu. Tapi untuk selalu memberikan yang terbaik lah," kata Gubernur.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemangkasan transfer dilakukan karena adanya ketidaksesuaian anggaran di daerah dan ingin mengoptimalkan kinerja penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang APBN 2026 yang disahkan DPR pada 23 September 2025, alokasi Transfer ke Daerah hanya sekitar Rp693 triliun atau 18,03 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun. Alokasi itu berkurang sebanyak Rp267 triliun atau setara 29,34 persen ketimbang alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.