Airlangga Buka-Bukaan Soal Dana Rp200 T: Bankir Tak Tenang Menjelang Akhir Tahun!

JAKARTA – Penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank umum rupanya menimbulkan reaksi “panas-dingin” di kalangan perbankan.

Di satu sisi, tambahan likuiditas ini memberi napas segar bagi bank dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembiayaan.

Namun di sisi lain, sejumlah bankir justru merasa tertekan untuk segera menyalurkan kredit di tengah permintaan yang belum sepenuhnya pulih menjelang akhir tahun.

Kebijakan ini pun menjadi ujian keseimbangan antara menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan kredit secara berkelanjutan

“Itu membuat banker agak panas-dingin juga, karena tadinya sudah agak tenang dengan situasi di akhir tahun, namun dipacu dengan adanya tambahan dana Rp200 triliun di market,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri Wealth Wisdom 2025 yang diselenggarakan Permata Bank di Jakarta, Selasa (7/10).

Ia mengatakan penempatan dana pemerintah tersebut menambah likuiditas di pasar. Dana itu diharapkan menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF), meredam persaingan antarbank, dan pada akhirnya mendorong penurunan suku bunga kredit.

Adapun dana Rp200 triliun kini telah ditempatkan di lima bank yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri, masing-masing sebesar Rp55 triliun, serta Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga memaparkan berbagai langkah yang ditempuh pemerintah untuk mendorong perekonomian tidak hanya terkait penempatan dana sebesar Rp200 triliun.

Belum lama ini, pemerintah juga telah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau disebut Kredit Program Perumahan (KPP) untuk pelaku UMKM di sektor perumahan, baik dari sisi penyediaan rumah (supply) maupun sisi permintaan rumah (demand).

Airlangga mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp130 triliun untuk Kredit Program Perumahan yang terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi penyedia dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan.

“Jadi angka yang kita siapkan untuk KUR perumahan ini Rp130 triliun. Dari segi supply side, kredit ini bisa mencapai plafon sampai dengan Rp20 miliar. Sehingga ini untuk UMKM yang bergerak di bidang konstruksi itu bisa menyediakan perumahan rakyat,” kata Airlangga.

Ia turut berharap Permata Bank dapat memanfaatkan Kredit Program Perumahan di mana pemerintah menanggung subsidi bunganya.

Sebagai informasi, dari sisi penyediaan, pemerintah menanggung bunga sebesar 5 persen efektif per tahun. Sedangkan dari sisi permintaan, pemerintah memberikan subsidi bunga 10 persen untuk debitur dengan plafon kredit Rp10 juta-Rp100 juta dan subsidi bunga sebesar 5,5 persen untuk debitur dengan plafon kredit Rp100 juta-Rp500 juta.

“Jadi kalau Permata Bank memberikan kredit berapapun, pemerintah subsidi 5 persen. Sehingga masyarakat bisa menerima manfaatnya. Ini untuk mendorong program pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah. Dari KUR saja bisa dibangun sekitar 320 ribu perumahan untuk tipe rumah yang paling kecil,” kata Airlangga.