Pimpinan MPR Dukung Pengalihan Subsidi Barang ke Subsidi Uang Agar Tepat Sasaran

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung pengalihan subsidi barang menjadi subsidi uang untuk memastikan subsidi tersebut tepat sasaran dan diterima oleh pihak yang berhak menerimanya.

“Sejak awal masalah subsidi energi ini menjadi diskusi publik, saya sudah sampaikan bahwa lebih baik jika subsidi barang ini dialihkan menjadi subsidi uang yang diberikan langsung kepada penerima masyarakat miskin dan tidak mampu,” kata Eddy dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (5/10).

Eddy juga menyampaikan pentingnya integrasi data acuan untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran kepada mereka yang berhak.

Hal itu disampaikan Eddy menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkap data subsidi energi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk LPG 3 kilogram, meski Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai data yang disampaikan Purbaya kurang akurat.

“Saya meyakini baik Menteri Keuangan maupun Menteri ESDM ingin agar subsidi energi tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Karena itu kami mendorong agar data penerima subsidi LPG maupun subsidi BBM terintegrasi dan menjadi acuan bersama. Dengan data acuan yang sama ini diharapkan tidak ada lagi subsidi salah sasaran,” ujarnya.

Dengan begitu, kata Eddy, data yang dipakai Kementerian Keuangan maupun Kementerian ESDM dan kementerian lainnya yang berkaitan dengan penyaluran subsidi selalu sama.

Ia menjelaskan, pada awalnya produk LPG 3 kilogram telah menjadi kebutuhan esensi hampir setiap rumah tangga di Indonesia, terutama ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra sejahtera.

"Namun kini, justru penggunaannya meluas ke rumah tangga kelas menengah, bahkan kafe dan restoran. Subsidi yang tidak tepat sasaran ini yang harus dibenahi bersama seluruh Kementerian dan Lembaga sesuai arahan dari Presiden Prabowo,” kata Eddy.

Selain integrasi data penerima subsidi, Eddy juga konsisten untuk terus mendorong pengalihan subsidi barang menjadi subsidi uang langsung kepada penerima.

"Ini sebagai gambaran saja. Misalnya jika subsidi pemerintah di dalam satu tabung LPG 3 kg adalah Rp 33.000 dan setiap kepala keluarga diasumsikan menggunakan 3 tabung per bulannya, maka sang penerima subsidi akan mendapatkan Rp 99.000 secara tunai dari pemerintah dan dikirim langsung pada penerima," ujar Eddy.

Ia mengatakan jika mekanisme tersebut berjalan hanya akan ada satu harga LPG 3 kg di pasaran yang merupakan harga eceran tetap sesuai ketetapan regulator dan Pertamina.

Eddy menjelaskan bahwa gagasannya untuk memberikan subsidi langsung dalam bentuk uang kepada masyarakat, akan tetap mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat sekaligus bagian dari upaya meringankan beban APBN.

“Pilar utama pembiayaan negara selain meningkatkan pendapatan adalah dengan melakukan penghematan anggaran. Di antara yang bisa dilakukan untuk menghemat anggaran adalah memastikan subsidi diberikan tepat sasaran hanya kepada mereka yang berhak yakni saudara-saudara kita yang miskin dan tidak mampu. Ini penting sebagai implementasi asas keadilan,” tuturnya.