Meskipun Naik, Proyeksi OECD di bawah Target Rencana Kerja Pemerintah

JAKARTA - Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) baru-baru ini merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025. Jika OECD menaikkan target pertumbuhan ekonomi RI dari 4,7 menjadi 4,9 persen, ADB justru merevisi turun proyeksinya dari 5 persen menjadi 4,9 persen. 

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan proyeksi OECD kalau ekonomi Indonesia tumbuh 4,9 persen atau masih jauh dari target pertumbuhan dalam RKP 2025 sebesar 5,3 persen.

“Ekonomi melemah, konsumsi rumah tangga kurang tenaga, kelas menengahnya semakin menyusut,”tegas Bhima.

Pada kuartal keempat tahun ini, masyarakat harus berhadapan dengan naiknya harga beberapa kebutuhan pokok terutama beras. Lapangan kerja bagi lulusan sarjana masih terbatas khususnya di sektor formal. Dari sisi ekspor hampir sebagian besar harga komoditas sedang bearish, melambat ke bawah.

“Dibanding memuji OECD sebaiknya pemerintah fokus ke perbaikan serapan anggaran dan hentikan program yang tidak ada efeknya ke pertumbuhan ekonomi. Program yang memboroskan anggaran harus disetop dulu,”tegas Bhima.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

menegaskan pemerintah tetap optimistis lantaran OECD justru menaikkan perkiraan dibanding laporan sebelumnya.

“OECD dan yang lain tahu itu mereka juga lebih tinggi dari yang lalu, jadi upgrade sebetulnya. OECD dari di bawah 4,9 (persen) sekarang memasukkan 4,9 (persen),” kata Airlangga.

Siapkan Stimulus

Sebagaimana diketahui, ADB dalam laporan September 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 5 persen menjadi 4,9 persen. Sementara itu, OECD justru menaikkan proyeksi pertumbuhan Indonesia pada 2025 dari 4,7 persen menjadi 4,9 persen, atau naik 0,2 poin persentase.

Pemerintah kata Menko telah menyiapkan berbagai stimulus guna menjaga momentum pertumbuhan. Salah satunya dengan menyalurkan dana 200 triliun ke bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang diharapkan mampu menggerakkan sektor riil dan mendorong aktivitas ekonomi.

Selain itu, pemerintah mempercepat belanja kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran.

“Menteri Keuangan sudah akan melakukan evaluasi, Bapak Presiden telah menyetujui. Nanti menjelang Oktober kita lihat tentu (anggaran) yang belum terpakai bisa dialihkan untuk program lain,” Airlangga.

Pemerintah katanya juga menyiapkan paket stimulus khusus menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru). Program itu mencakup diskon tiket pesawat, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), diskon tarif jalan tol, diskon kapal, diskon kereta api, hingga Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).