Pelestarian 110.094 Hektare Lahan Gambut untuk Seimbangkan Lingkungan

Tenggarong, Kaltim - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, melestarikan lahan gambut yang tersebar di sejumlah kawasan dengan total luas sekitar 110.094 hektare sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

"Lahan gambut seluas ini memiliki perbandingan 4,04 persen dari total luas daratan Kabupaten Kukar yang mencapai 27.263,10 km persegi dan luas perairan sekitar 4.097 km persegi," ujar Bupati Kukar Edi Damansyah di Tenggarong, Rabu.

Lahan gambut 110.094 hektare ini, katanya, tersebar di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Kaman, dan Kecamatan Muara Wis.

Keseriusan pelestarian lahan sudah dilakukan Kukar sejak lama, di antara buktinya adalah pengelolaan dan penanganan rawa dan gambut yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kukar Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengelolaan Rawa dan Gambut.

Menurutnya, kesadaran global tentang perubahan iklim, upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, dan pengelolaan lahan gambut atau hutan mangrove, saat ini pun menjadi bisnis baru, yakni perdagangan karbon.

Bahkan dalam kaitan bisnis karbon ini, Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tata cara perdagangan karbon melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2023, kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Kukar Nomor 17 tahun 2025.

Berkat keseriusan melestarikan lahan gambut, kemudian ada perusahaan yang tertarik kerja sama, sehingga Selasa kemarin, Bupati Kukar menandatangani perjanjian kerja sama perdagangan karbon pada kawasan gambut dengan PT Tirta Carbon Indonesia.

Kerja sama ini merupakan bentuk investasi baru dalam bidang perdagangan karbon, yakni dengan kawasan yang menjadi sasaran akan difokuskan pada upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan.

"Kerja sama ini akan berjalan dengan baik jika mulai dari jajaran pemerintahan tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa komitmen mengawal pelaksanaan investasi ini secara serius. Masyarakat pun hendaknya mendukung ini karena memiliki efek ganda, yakni selain untuk keseimbangan lingkungan juga untuk kesejahteraan masyarakat," ujar bupati.