BGN: Kasus Keracunan di Program MBG Terjadi karena SPPG Abaikan SOP

Selain itu, katanya, pihaknya juga akan mengadakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2026, dan pada survei itu ada bagian khusus untuk melihat progres MBG secara nasional.

Dahulu, katanya, SSGI diadakan setahun sekali karena tingginya angka stunting. Namun setelah prevalensinya menurun, survei itu kini diadakan dua tahun sekali.

Pihaknya menyatakan dukungannya atas program MBG, karena menurutnya, dengan menyelesaikan masalah kesehatan gizi, maka masalah kesehatan berkurang 50 persen. Contoh masalah kesehatan yang bisa dicegah dengan nutrisi baik, katanya, seperti stunting, kelainan kongenital, kematian ibu dan anak.

"Karena banyak masalah kesehatan di hilir akan jauh berkurang kalau hulunya, gizinya, itu beres. Sama seperti banyak masalah kesehatan di hilir bisa beres kalau masalah lingkungan, WC, sanitasi, udara, polusi itu beres. Nah itu kan di luar tupoksinya kami," katanya.

Untuk memperkuat program itu, pihaknya juga akan membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mengerahkan sekitar 9000 tenaga gizi dan 8.800 sanitarian yang tersebar di semua kabupaten dan kota.

"Ini sebenarnya bisa kita kerja samakan, untuk membantu teman-teman di BGN, bisa membantu lah melihat suasana dapurnya, beli bahan makanannya," katanya.

Selain itu, dia juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendayagunakan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar melakukan pendidikan dan pembinaan tentang gizi dan pangan. Selain itu, memasukkan materi tentang gizi dan keamanan pangan sebagai kurikulum wajib di sekolah.

"Anak-anak juga akan kita didik supaya mereka bisa lebih aware mengenai gisi dan pangan ini," katanya.

Melalui dinas kesehatan, pihaknya juga mempermudah proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), karena ditargetkan dalam sebulan hal itu diselesaikan.

Selain itu, katanya, dinas kesehatan diminta untuk membantu BGN dalam pengecekan makanan.