Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Belum Mampu Sejahterakan Masyarakat

Padang – Meskipun Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka lima persen, para ahli ekonom menilai bahwa angka ini belum sepenuhnya mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang berkisar di angka lima persen belum cukup untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

"Secara stabilitas, kita sudah mencapai dan menjalani puluhan tahun tapi apakah itu sudah cukup? Jawabannya, ini perlu tapi tidak cukup," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat memberikan kuliah umum di Universitas Andalas (UNAND) Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (24/9).

Seperti dikutip dari Antara, menurut Amalia, Indonesia memang sudah mencapai stabilitas ekonomi di angka lima persen. Namun, angka itu masih belum cukup karena pemerintah harus bisa meningkatkan kesejahteraan dan butuh langkah cepat agar pertumbuhan melaju lebih pesat.

Amalia mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini terus melakukan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan peningkatan pendapatan per kapita termasuk penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

"Jika itu terwujud maka Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi seperti yang dicita-citakan," kata Kepala BPS.

Dalam kuliah umumnya, Amalia menyebutkan pada Triwulan II 2025 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen.

Namun, angka itu bukanlah capaian yang luar biasa karena di periode yang sama banyak faktor yang menyebabkan ekonomi tumbuh sedikit lebih cepat dibangkan Triwulan I 2025.

Sebagai gambaran, pada Triwulan I 2025, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,97 persen. Peningkatan di Triwulan II 2025 dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga dengan baik.

Selain itu, nilai investasi di tanah air juga tumbuh 6,99 persen dan ekspor masih tumbuh 10,67 persen.

Keadilan Sosial

Lebih lanjut, Amalia menyebutkan fundamental ekonomi di tanah air tergolong kuat dengan stabilitas makro ekonomi yang tetap terjaga.

Sebagai perbandingan ekonomi Vietnam tumbuh 7,96 persen yang didorong industrialisasi, ekspor manufaktur dan investasi asing yang deras.

Sementara, Malaysia dan Singapura tumbuh 4,4 persen yang dipengaruhi ketergantungan perdagangan global, harga komoditas dan pelemahan ekspor elektronik.

Secara terpisah, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Labib mengatakan sistem keuangan negara berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial, bukan hanya sekedar alat teknokratis semata.

“Sistem keuangan kita harus menjadi instrumen bagi daya tumbuh ekonomi yang pro-rakyat. Kita semua sepakat bahwa ending-nya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Labib di Senayan, Jakarta, Rabu.

Labib menjelaskan sistem keuangan negara setidaknya terdiri dari empat instrumen utama.

Instrument tersebut diantaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perpajakan, pembiayaan dan utang negara, serta transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Keempat instrumen itu, kata Labib, harus disinergikan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan merata.