Pembangunan Kawasan Legislatif-Yudikatif IKN Ditarget 840 Hari

KOTA NUSANTARA - Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), saat ini masih dalam tahap tender, namun begitu lelang selesai maka langsung dikerjakan dengan target waktu pekerjaan selama 840 hari.

“Harapan kami, bisa teken kontrak di akhir Oktober tahun ini, kemudian pekerjaan bisa berjalan sampai dengan 840 hari atau sekitar 27–28 bulan, sehingga dapat selesai pada Desember 2027,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN Almi Mardhani di Kota Nusantara, Kaltim, Senin (22/9).

Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN merupakan syarat penting bagi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, karena tidak cukup hanya ada eksekutif yang sekarang sudah berjalan, namun harus ada legislatif dan yudikatif.

Di kawasan ini disetel menjadi pusat fungsi pemerintahan, yakni akan dibangun Gedung DPR/ MPR/ DPD dibangun di sisi timur KIPP, kemudian Mahkamah Agung dan institusi yudikatif berada di sisi barat.

Keberadaan sejumlah bangunan ini untuk melengkapi pembangunan Istana Presiden dan deretan kantor kementerian yang pembangunannya telah berlangsung sejak 2022.

Untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan anggaran tambahan 8,1 triliun rupiah untuk pembangunan gedung dan infrastruktur pendukung.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan untuk proyek jalan akses menuju kawasan legislatif dan yudikatif telah dilelang pada Agustus lalu dengan nilai kontrak 2,9 triliun rupiah.

“Jalan menuju kompleks legislatif dirancang sepanjang 3,7 kilometer. Proyek pembangunan jalan menggunakan skema tahun jamak durasi pengerjaan 660 hari kalender,” katanya.

Sementara itu, untuk memastikan kesiapan pembangunan IKN menuju ibu kota politik pada 2028, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Tri Budhianto mengunjungi IKN dua hari lalu, Sabtu (20/9).

Tri Budhianto meninjau sejumlah titik strategis di KIPP IKN, di antaranya Plaza Legislatif, Plaza Yudikatif, Proyek Peningkatan Jalan Paket A di KIPP 1B, Training Center PSSI, Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Kementerian Koordinator 3, Taman Kusuma Bangsa, serta Rusun ASN 1.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Keuangan dalam memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai target dan siap menyongsong perannya sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Ant/S-2