Skandal 5 Ribu Dapur MBG: Lokasi Terdaftar, Tapi Tak Pernah Ada Bangunan!

Jakarta - Angin segar program pemerintah memberikan harapan bagi jutaan anak Indonesia lewat Makan Bergizi Gratis (MBG), namun belakangan tersingkap adanya masalah serius: ribuan dapur dalam program ini diduga fiktif, tercatat tapi tidak dibangun.

Temuan Mengejutkan

Dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada 15 September 2025, legislator Nurhadi mengungkap bahwa sekitar 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang seharusnya menjadi bagian dari program MBG malah belum memiliki bangunan fisik meski sudah tercatat dalam sistem.

Nurhadi menyebut ada oknum yang memanfaatkan sistem pencatatan BGN “mengunci” lokasi lewat yayasan, lalu tidak membangun dapur-barangnya, tetapi menjual titik itu ke investor ketika mendekati tenggat 45 hari. Lokasi-lokasi seperti di Desa Nanggerang, Cililin, Kabupaten Bandung Barat disebut sebagai contoh.

Apa Kata BGN

Pihak BGN membantah kesimpulan bahwa semua titik yang belum punya bangunan berarti dapur fiktif. Mereka menyatakan bahwa banyak titik hanya berada dalam tahap proposal atau kemitraan, dalam proses verifikasi terlebih dahulu sebelum pembangunan fisik dilakukan.

BGN juga telah mempercepat proses verifikasi mitra SPPG ada sekitar 4.000 calon mitra sedang “mengantri” diverifikasi, termasuk di daerah-daerah seperti Lombok Timur.

Masalah Sistem dan Akuntabilitas

Nurhadi menilai bahwa adanya titik yang tercatat tapi tidak dibangun menunjukkan lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan sejak awal. Celah ini memungkinkan praktik percaloan, dominasi investor besar yang memperoleh keuntungan dari investor lokal atau yayasan, dan potensi penyalahgunaan dana publik.

Anggaran yang dikeluarkan untuk MBG tergolong besar, dan program ini menyasar kelompok rentan: anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui. Oleh karenanya, transparansi dan akuntabilitas bukan sekedar idealisme, melainkan keharusan agar hak gizi anak tidak dipangkas oleh birokrasi atau kepentingan ekonomi.

Dampak pada Penerima Manfaat

Jika dapur tidak dibangun meskipun lokasi sudah tercatat, potensi terbesar adalah keterlambatan distribusi makanan bergizi atau malah tidak terdistribusi sama sekali pada beberapa wilayah. Anak-anak yang bergantung pada MBG bisa kehilangan akses penting untuk gizi seimbang yang bisa berdampak signifikan terhadap pertumbuhan fisik, daya tahan tubuh, dan bahkan prestasi sekolah.

Tuntutan DPR dan Pemanggilan Lembaga Pengawas

Nurhadi mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit kinerja dan keuangan terhadap pelaksanaan program MBG khususnya dapur‑dapur yang tercatat tetapi mangkrak. Bila terbukti ada penyimpangan, oknum yang terlibat wajib ditindak sesuai hukum.

Lebih dari itu, DPR meminta agar verifikasi lokasi dan pertimbangan pembangunan fisik disertai dengan pengawasan lapangan secara reguler, publikasi data progres pembangunan, dan evaluasi terhadap penyedia bahan baku serta pengelola dapur.