Mayday 2025: Buruh Desak Prabowo Hapus Outsourcing dan Wujudkan Keadilan Kerja

Ratusan ribu buruh yang berkumpul di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025), dalam peringatan Hari Buruh Internasional, menyuarakan enam tuntutan utama kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu tuntutan yang paling disorot adalah penghapusan sistem outsourcing atau alih daya, yang dianggap mengikis kepastian kerja dan merugikan masa depan para pekerja.

"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing," tegas Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam konferensi pers, Rabu (30/4/2025). Ia mengingatkan bahwa Prabowo pernah menjanjikan penghapusan sistem ini sejak satu dekade lalu, dan kini buruh mendesak janji itu diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Berikut enam tuntutan resmi gerakan buruh nasional dalam aksi May Day 2025:

• 1. Hapus Sistem Outsourcing

Buruh menuntut diakhirinya sistem kerja alih daya yang dianggap melemahkan perlindungan tenaga kerja. Mereka menilai sistem ini tidak menjamin upah adil, perlindungan sosial, maupun jenjang karier yang pasti.

• 2. Bentuk Satgas PHK

Para buruh meminta pemerintah membentuk satuan tugas khusus yang berwenang menangani dan mencegah maraknya PHK sepihak, terutama di sektor industri padat karya.

• 3. Wujudkan Upah Layak Berbasis KHL

Buruh mendesak agar kebijakan upah mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan sekadar data inflasi. Kenaikan UMP 6,5 persen diapresiasi, namun dianggap belum cukup untuk mengimbangi biaya hidup di kota besar.

• 4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan

Pemerintah diminta segera mengesahkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan fokus pada perlindungan hak cuti, jaminan pensiun, dan kebebasan berserikat, serta menolak pasal yang mempermudah PHK.

• 5. Sahkan RUU PPRT

Buruh menuntut pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang selama lebih dari satu dekade mangkrak di parlemen. Mereka menilai kontribusi PRT harus diakui dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional.

• 6. Sahkan RUU Perampasan Aset dan Berantas Korupsi

Dalam upaya pemberantasan korupsi, buruh mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset guna menghukum pelaku korupsi melalui pemiskinan aset—baik individu maupun korporasi yang terlibat.