Bupati Bengkayang: Masalah Anak Tidak Sekolah Harus Jadi Perhatian Serius

Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat menetapkan sejumlah langkah serius untuk menangani persoalan anak putus sekolah (APS) dan anak tidak sekolah (ATS) yang saat ini tercatat 7.095 orang.

Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis di Bengkayang, Senin, mengatakan persoalan APS dan ATS harus menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setempat.

“IPM Kalimantan Barat saat ini masih berada di peringkat empat terbawah secara nasional. Salah satu indikatornya adalah pendidikan sehingga masalah APS dan ATS perlu kita atasi bersama," ujarnya. 

Sejumlah langkah serius itu diputuskan melalui Rapat Satuan Tugas Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah dipimpin Bupati Sebastianus Darwis di ruang rapat bupati setempat.

Selain faktor ekonomi, katanya, persoalan terbesar berupa pola pikir orang tua yang masih menganggap sekolah tidak penting sehingga memicu banyak kasus APS.

Ia menjelaskan pemerintah daerah sudah menyiapkan regulasi berupa peraturan bupati (perbup), standar operasional prosedur (SOP), serta rencana aksi percepatan.

Ia juga mengatakan bahwa data terkait dengan persoalan itu menjadi basis utama untuk mengeluarkan kebijakan.

“Nanti di setiap desa akan ada operator yang melakukan verifikasi dan validasi data APS dan ATS. Kita harus pastikan anak-anak yang tidak sekolah bisa kembali mengakses pendidikan, baik formal maupun nonformal,” katanya.

Ia juga mendorong pembangunan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diperkuat sebagai alternatif pendidikan.

Ia menyebut program Kejar Paket C harus diarahkan agar lulusan bisa melanjutkan kuliah atau mengikuti pelatihan keterampilan.

“Faktor kedekatan Bengkayang dengan wilayah perbatasan juga berpengaruh pada tingginya angka APS. Karena itu sosialisasi kepada orang tua melalui kecamatan hingga desa menjadi penting,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bengkayang Heru Pujiono mengatakan masalah APS dan ATS tidak dapat diselesaikan dari satu sisi.

Oleh karena itu, katanya, diperlukan sinergi lintas sektor dan pendekatan berbasis kearifan lokal.

“Operator desa akan kita libatkan penuh melalui akun dashboard untuk melakukan verifikasi data. Figur pendidik yang bisa memotivasi anak juga sangat dibutuhkan karena degradasi semangat belajar masih menjadi kendala,” ujarnya.