Jakarta, Menang Melawan Laut atau Kalah oleh Waktu

Adapun potensi nilai ekonominya mencakup, USD 20–25 miliar nilai properti baru di kawasan reklamasi dalam 20 tahun, Pusat bisnis dan industri baru yang menarik investasi asing langsung (FDI).

Selain itu ada ratusan ribu lapangan kerja di sektor konstruksi, jasa, dan pariwisata. Selain itu efisiensi ekonomi dari pengurangan kerugian banjir sebesar USD 600 juta per tahun.

“GSW bukan hanya mencegah kerugian, tetapi menciptakan nilai ekonomi baru. Inilah logika asset value protection dan asset value creation yang harus berjalan beriringan,” tegas Anto.

Anto menegaskan, Jakarta GSW adalah lebih dari sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah ujian besar bagi Indonesia dalam membangun model pembiayaan iklim yang berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan proyek ini bergantung pada tiga kunci utama yaitu Inovasi keuangan untuk memobilisasi dana tanpa membebani negara. Kedua, Kolaborasi lintas sektor dengan tata kelola transparan. Ketiga, Safeguards sosial-ekologis untuk memastikan pembangunan berkeadilan.

“Jika ketiga hal ini dijaga, GSW akan menjadi tonggak sejarah Indonesia dalam menjawab triple challenge kebijakan iklim: efektivitas, efisiensi, dan keadilan,” pungkasnya.

Komitmen Pemerintah

Sebelumnya Presiden Prabowo saat menghadiri Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Presiden Prabowo menyebut proyek tanggul laut sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera diwujudkan demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

“Saya ingin emphasize, saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” ujar Presiden Prabowo 

Ia juga mengungkapkan bahwa proyek ini sejatinya telah masuk dalam perencanaan sejak tahun 1995. Proyek tanggul laut tersebut direncanakan membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar dolar Amerika dan pembangunan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun.

Untuk mengawal proyek besar ini, Presiden Prabowo telah membentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.

Menurut Anto sejalan dengan pemikiran Presiden Prabowo bahwa proyek sebesar ini menuntut tata kelola polisentris yang melibatkan Danantara, Kementerian Keuangan, PUPR dan BUMN, Bappenas, Bank Indonesia, OJK, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), serta Pemprov DKI Jakarta.