Sinergi untuk Pengamanan, Mabes TNI Imbau Masyarakat Terlibat dalam Pam Swakarsa

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen (Mar)TNI Freddy Ardianzah mengatakan TNI mengimbau masyarakat untuk terlibat Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa).

Kegiatan ini dilakukan agar tercipta sinergitas antara TNI dan masyarakat dalam menciptakan situasi aman dan kondusif pasca terjadinya rentetan aksi demonstrasi yang berujung tindakan anarkis.

"Bukan perintah ya, sifatnya imbauan atau ajakan, karena terbukti efektif di beberapa daerah," kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (3/9).

Dalam kegiatan ini, pihak TNI mengajak beragam elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat (Ormas) ataupun masyarakat secara individu.

Walau banyak melibatkan masyarakat, Freddy memastikan keterlibatan sipil bukan serta merta mengganti peran aparat dalam menjaga keamanan wilayah.

Dia memastikan masyarakat yang terlibat dalam upaya pengamanan wilayah akan tetap berada di bawah koordinasi TNI dan Polri.

Dengan adanya kegiatan ini, Freddy berharap masyarakat dan aparat keamanan mampu menciptakan situasi aman serta nyaman di seluruh wilayah Indonesia.

"TNI mendorong partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk turut serta menjaga kondusifitas lingkungan masing-masing melalui kegiatan positif seperti memberikan imbauan, mendukung ketertiban, melaksanakan patroli/ronda serta memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat," tegas Freddy.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan Pemerintah berkomitmen memberikan ruang untuk aksi demonstrasi selama pelaksanaan aksi tidak melakukan tindakan anarki dan merusak fasilitas umum.

"Demonstrasi adalah hak dan harus terus diberi ruang, tetapi begitu menunjukkan tanda-tanda anarki, maka akan ada tindakan tegas," kata Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan pihak-pihak yang dikritisi dalam aksi unjuk rasa harus menjawab kritikan secara terbuka dan berusaha memperbaiki kinerjanya agar lebih baik.

"Semua pihak yang mendapat kritik dari isu-isu demo ini harus secara terbuka mengevaluasi. Ketua DPR sudah menjawab. DPR sudah melakukan tindakan. Presiden juga sudah melakukan itu. Nah tinggal memperlancar penyerapan aspirasi dan solusi-solusi kepada masyarakat," kata Muhaimin Iskandar.

Gelombang unjuk rasa yang dimulai sejak Senin (25/8) lalu di Gedung DPR berawal dari keinginan massa untuk membubarkan parlemen dan menyoroti beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.

Sejauh ini tercatat ada sepuluh korban jiwa dalam gelombang unjuk rasa tersebut.

Korban tewas tersebar di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Solo, Makassar, Semarang, dan Manokwari.