Pemda Diminta Kendalikan Harga Pangan

Pengendalian Inflasi

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah segera melakukan langkah pengendalian.

Berdasarkan data Kemendagri per 11 Mei 2026, terdapat 242 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada pekan pertama Mei 2026.

Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani karena berdampak langsung pada masyarakat.

“(Pemda) boleh tidak membangun atau tidak bekerja sama dengan Kementan untuk menanam cabai, dengan catatan jangan (sampai harga) cabainya naik,” kata Tomsi, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Selasa (12/5).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5).

Tomsi menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Pertanian, masih ada daerah yang belum bekerja sama dalam program Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) untuk peningkatan produksi cabai merah.

Bahkan, terdapat daerah yang menolak alokasi kawasan cabai dalam program tersebut.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengendalian harga tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah agar tidak memberatkan masyarakat.

Di sisi lain, Tomsi mengapresiasi ketersediaan beras nasional yang mencapai 5,19 juta ton, yang disebut sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Namun, ia tetap meminta distribusi beras oleh Perum Bulog diperkuat karena masih ada daerah yang mengalami kenaikan harga.

“Tolong Ibu (Perum Bulog) data kan daerah-daerah masih tinggi, minta dihubungi untuk Bulog-nya supaya penyalurannya ditingkatkan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa harga eceran tertinggi (HET) menjadi acuan pemerintah dalam memantau stabilitas harga pangan di daerah.

Tomsi menekankan pentingnya pembelajaran dari pengalaman sebelumnya dalam mengendalikan inflasi, terutama saat musim penghujan maupun kemarau.