Bangun Kembali Kepercayaan Publik dengan Transparansi dan Akuntabilitas

JAKARTA - Perkembangan teknologi informasi telah mendorong informasi cepat sampai ke masyarakat. Hal itu menyebabkan kebijakan ekonomi modern sudah mengakomodasi perilaku rational expectation (harapan rasional) masyarakat yang dipengaruhi oleh informasi yang terbuka dan transparan. Dengan adanya informasi tentang apa yang akan terjadi ke depan sangat memengaruhi perilaku masyarakat saat ini.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya YB. Suhartoko mengatakan dalam menjalankan kebijakan akuntabilitas dan transparansi sangat penting karena pelaku ekonomi sangat cepat mendapatkan berita.

Akuntabilitas dan transparansi itu penting untuk menggaransi kredibilitas pemerintah, karena dalam kebijakan ekonomi modern tidak bersifat statis tetapi dinamis.

Apa yang akan dilakukan Pemerintah harus disosialisasikan lebih dahulu, sehingga menjadi pertimbangan tindakan pelaku ekonomi lain dan seterusnya. “Sekali Pemerintah tidak kredibel, maka akan sulit memprediksi perilaku pelaku ekonomi yang lain,” kata Suhartoko.

Sebelumnya tiga lembaga think-tank Indonesia, yaitu Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Institute for Development of Economics & Finance (Indef), dan The Prakarsa menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi kebijakan Pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan publik dan pasar.

“Bangun kepercayaan publik melalui transparansi kebijakan fiskal dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” kata Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal di Jakarta, Selasa (2/9).

Lebih lanjut, Faisal mengatakan ketiga lembaga juga mendorong Pemerintah bersama dengan DPR RI untuk mengevaluasi menyeluruh Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan melibatkan partisipasi publik.

Hal itu penting untuk memastikan alokasi anggaran mendatang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Rebalancing prioritas belanja negara, lanjut Faisal, dapat dilakukan pemerintah melalui beberapa cara seperti realokasi anggaran belanja tidak produktif (termasuk penambahan insentif bagi pejabat pemerintah, anggota DPR dan belanja militer) menuju penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Lebih lanjut, CORE Indonesia, Indef, dan The Prakarsa juga meminta pemerintah untuk evaluasi kenaikan anggaran pertahanan 35 persen yakni sebesar 335,2 triliun rupiah agar diprioritaskan pada pendidikan, kesehatan, dan riset.

“Adapun pemenuhan amanat konstitusi 20 persen anggaran pendidikan perlu disertai prioritas pada peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan kesejahteraan guru,” katanya.

Lapangan Kerja

Efisiensi anggaran, kata Faisal, diarahkan untuk stimulasi konsumsi dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja berkualitas, bukan sekadar penghematan.

“Kami menekankan bahwa stabilitas sosial-ekonomi hanya dapat tercapai melalui kebijakan fiskal yang responsif dan berkeadilan. Pemerintah harus memahami bahwa investasi pada kesejahteraan rakyat, bukan pada aparatur koersif, adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Faisal.