Agar Lebih Nasionalis, SP PLN Minta Pemerintah Tinjau Ulang RUPTL

Berdasarkan kajian DPP SP PLN, investasi pembangkit dalam RUPTL ini mayoritas oleh Independent Power Producer (IPP) atau pembangkit listrik swasta sebesar 73 persen, Rp 1.566,1 triliun. Sementara investasi PLN khusus untuk pembangkit sebesar hanya 567,6 triliun rupiah, atau hanya sekitar 20 persen. “Dari besaran nilai investasi tersebut, jelas terlihat pemerintah masih lebih memilih investor asing dibanding perusahaan milik sendiri, dalam hal ini PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara. Keberpihakan pemerintah terhadap keberadaan investor ini, jelas tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tidak nasionalis. Padahal beberapa waktu lalu pemerintah telah meluncurkan BPI Danantara 

Indonesia yang ditujukan untuk membiayai projek-projek dalam negeri yang menjadikannya sebagai anak tiri, makanya kita minta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk Mengkaji Ulang RUPTL tersebut untuk PLN yang lebih baik.

“Surat kepada Presiden ini adalah aspirasi dari 30 ribu Anggota SP PLN, yang saat ini fokus dan bukan tidak mungkin akan turun untuk memperjuangkan lebih lanjut demi BUMN dan PLN, harapan kita agar ditangguhkan dulu RUPTL. Kepmen ESDM RI 188 Tahun 2025 ini tidak nasionalis serta bertentangan dengan apa yang disampaikan Presiden pada pertemuan dengan MPR RI pada April 2025 yang lalu Prabowo yang mengharapkan BUMN agar berkontribusi lebih bagi pembangunan nasional, Kita yakin Bapak Presiden mendengarkan SP PLN, mohon doa kita semuanya,"tutupnya.