Pemprov Papua Tengah Percepat Kualitas Layanan Kinerja Kepegawaian

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mempercepat kualitas pelayanan kinerja kepegawaian dengan meningkatkan pengetahuan aparatur sipil negara (ASN) setempat dalam memahami proses penyusunan e-kinerja.

Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua Tengah, Ukkas, dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Senin (01/9), mengatakan pihaknya meminta kepada seluruh pimpinan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di delapan kabupaten yang ada di daerah ini harus memanfaatkan aplikasi e-kinerja untuk pengelolaan kinerja ASN mulai dari penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) hingga penilaian SKP menjadi lebih mudah, efektif, efisien, dan akuntabel.

"Kemudian percepatan layanan kepegawaian seperti layanan kenaikan pangkat dan layanan pemberhentian yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN tanpa perlu mengunggah dokumen atau melakukan penyelarasan data penilaian kinerja dan dasar pembayaran tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) dengan cepat dan mudah," katanya.

Menurut Ukkas, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara memuat substansi perencanaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai ASN, penilaian kinerja pegawai ASN dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai ASN.

"Seiring dengan perencanaan strategis instansi pemerintah, organisasi dan tata kerja, uraian jabatan dan SKP atasan langsung, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional, maka tentunya diperlukan rencana pembangunan yang berkualitas melalui kebijakan yang mendukung pencapaian tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura Hardianawati meminta agar seluruh pimpinan BKD di Papua Tengah bisa mengarahkan kepada semua pejabat untuk menilai secara obyektif SKP kepada para staf

"Kami melihat penilaian SKP ini dilakukan pejabat masih belum obyektif dan hanya formalitas apalagi ini terkait kenaikan pangkat," katanya.

Dia menjelaskan persoalan lain yang dihadapi dalam penerapan layanan e-kinerja ialah masalah sarana teknologi informasi pendukung terutama di sejumlah kabupaten pelosok.

"Oleh karena itu kami meminta komitmen kepala daerah untuk menyediakan layanan internet dan peningkatan kompetensi pengelola kepegawaian guna mendukung layanan kepegawaian," ujarnya.

Sekadar untuk diketahui Pemprov Papua Tengah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat telah melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD) percepatan penerapan sistem manajemen kerja kepada seluruh pimpinan BKD di delapan kabupaten yang berlangsung di Kabupaten Mimika pada Selasa (26/8).