Kembalikan Harapan Rakyat dengan Kurangi Berutang dan Berantas Korupsi

“Jangan hanya rakyat kecil yang ditindak. Justru para elite yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan harus dimiskinkan, agar ada efek jera,” kata Iyuk.

Dalam pandangan Iyuk, momentum krisis politik dan ekonomi saat ini seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah dan DPR untuk kembali ke jalur yang benar.

“Ini saatnya reformasi moral. Jangan lagi melihat rakyat hanya sebagai perusuh ketika turun ke jalan. Lihat akar masalahnya: ketidakadilan ekonomi, utang yang menumpuk, perilaku hedon para elit, dan korupsi yang merajalela,” paparnya.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam kebijakan publik. Menurutnya, janji efisiensi dan penghematan harus tercermin dalam gaya hidup serta kebijakan para pejabat negara.

“Kalau pejabat bicara penghematan, tunjukkan lewat tindakan. Jangan rakyat diminta sabar, sementara DPR malah menambah tunjangan. Itu melukai nurani publik,” kata Iyuk.

Sementara itu, pakar sosiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan, semangat kritis masyarakat yang meluap saat ini dalam aksi di sejumlah kota merupakan akumulasi ketidakpuasan sejak lama. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh lebih berpihak ke segelintir golongan dan kurang memperhatikan faktor keadilan dan kesenjangan yang justru melahirkan kemiskinan struktural.

“Kemiskinan struktural terjadi karena struktur sosial yang ada membuat kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas -fasilitas secara merata membuat sebagian masyarakat tetap miskin,” katanya.

Di masyarakat muncul kesan kalau hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh lapisan tertentu yang menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan,bukan hanya antara kaya dan miskin dalam masyarakat, namun juga antara kota dan desa. Hanya mereka yang memiliki akses terhadap modal, kredit, informasi, dan kekuasaan yang dapat mengambil manfaat dari program-program pembangunan.

Banyak bukti menunjukkan, pembangunan yang dilakukan justru melahirkan kericuhan di tingkat lokal. Perundang-undangan nasional, misalnya cuma bisa bagus di atas kertas, sedangkan nyatanya malah merampasi hak-hak adat masyarakat lokal.