BI Ungkap Rahasia Stabilitas Keuangan dalam Buku Baru

JAKARTA – Upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan utama pemerintah di tengah kondisi global yang masih diwarnai ketidakpastian.

Stabilitas makroekonomi, termasuk pengendalian inflasi, nilai tukar, dan defisit anggaran, perlu dijaga agar perekonomian tidak rentan terhadap guncangan eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik, atau perubahan kebijakan moneter negara maju.

Di sisi lain, mendorong pertumbuhan ekonomi menuntut stimulus yang tepat, mulai dari investasi infrastruktur, dukungan terhadap UMKM, hingga percepatan digitalisasi sektor produktif.

Kebijakan fiskal dan moneter harus selaras dan fleksibel, dengan pendekatan yang adaptif terhadap dinamika global, agar tercipta sinergi antara penguatan fondasi ekonomi jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan daya beli masyarakat.

Strategi ini menekankan bahwa stabilitas dan pertumbuhan tidak bisa dilihat secara terpisah, melainkan sebagai dua sisi dari kerangka kebijakan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Indonesia (BI) merilis buku Kajian Stabilitas Keuangan Nomor 45, Agustus 2025 (KSK 45) untuk mendukung ketahanan perekonomian nasional.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (29/8), mengatakan perlu adanya upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi global yang masih diwarnai ketidakpastian.

Maka dari itu, buku KSK 45 mengangkat tema "Mendorong Intermediasi, Memperkuat Ketahanan di Tengah Peningkatan Ketidakpastian Global".

Buku tersebut mencatat stabilitas sistem keuangan Indonesia pada semester I 2025 tetap terjaga di tengah gejolak global ditopang oleh ketahanan perbankan, industri keuangan non-bank, serta korporasi dan rumah tangga.

Pada periode itu, salah satu respons kebijakan makroprudensial longgar dan berfokus pada upaya mendorong pertumbuhan adalah penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). BI menaikkan porsi KLM dari 4 persen menjadi 5 persen per 1 April 2025.

Hingga minggu pertama Agustus 2025, total insentif KLM mencapai Rp384 triliun, yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp171,5 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp169,2 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp37,2 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp5,7 triliun.

Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, di antaranya pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro, dan hijau.

Juda berharap KSK 45 dapat menjadi kompas strategis, menajamkan pandangan, meneguhkan keyakinan, sekaligus mempersiapkan langkah mitigasi menghadapi risiko yang kian kompleks bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memahami dinamika sistem keuangan dan merumuskan langkah mitigasi.

“Dengan semangat kolaborasi, mari kita pastikan likuiditas yang ada, tidak berhenti di perbankan, tetapi benar-benar menjadi tenaga penggerak ekonomi, menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif, kuat, dan berkelanjutan,” ujar Juda.