AHY Pastikan Proyek Tanggul Laut Raksasa Didanai Skema Pemerintah dan Swasta

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa proyek Tanggul Laut Raksasa akan didanai melalui kombinasi investasi pemerintah dan sektor swasta. Proyek strategis nasional ini dinilai membutuhkan kerja sama lintas sektor agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Ini adalah kombinasi; kerja sama antara pemerintah dan badan usaha adalah skema terbaik," ujar AHY kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025). 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berjalan sendiri dalam membangun infrastruktur besar ini.

Meski begitu, AHY mengungkapkan bahwa proporsi pendanaan antara pemerintah dan sektor swasta masih dalam tahap pembahasan. Ia menegaskan skema pembiayaan yang lebih rinci akan diputuskan melalui koordinasi dengan pihak terkait setelah dilakukan kajian mendalam.

Dalam kapasitasnya sebagai menteri yang membidangi infrastruktur, AHY akan duduk di komite pengarah Otoritas Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) yang baru dibentuk pemerintah. Lembaga ini akan berfungsi sebagai pengendali utama agar pengelolaan pesisir dan proyek Tanggul Laut Raksasa dapat terimplementasi secara terarah.

AHY menekankan perannya akan fokus pada pemberian masukan strategis dan koordinasi dengan otoritas terkait. Menurutnya, langkah konkret perlu segera dilakukan untuk mempercepat realisasi pembangunan tanggul laut sekaligus memastikan perlindungan garis pantai utara Jawa dari ancaman banjir rob dan kenaikan permukaan air laut.

Selain proyek tanggul laut, AHY juga menyoroti komitmen kementeriannya dalam mendukung prioritas lain yang telah ditetapkan pemerintah. Fokus tersebut antara lain peningkatan sistem irigasi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan serta perbaikan jalan daerah yang diharapkan dapat mempercepat distribusi logistik.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, sebagai Kepala Badan Pengelola Pantura. Penunjukan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pesisir berjalan sesuai target dan rencana besar pemerintah.

Proyek Tanggul Laut Raksasa pertama kali diusulkan pada tahun 1995 sebagai jawaban terhadap ancaman banjir dan abrasi di wilayah utara Pulau Jawa. Proyek ini memiliki skala yang sangat besar dengan perkiraan biaya mencapai US$80 miliar atau setara lebih dari Rp1.200 triliun.

Pembangunan tanggul laut raksasa direncanakan membentang sepanjang 500 kilometer, mulai dari Banten hingga Jawa Timur. Pemerintah memperkirakan proyek ini akan memakan waktu sekitar 20 tahun untuk penyelesaian penuh, mengingat kompleksitas teknis serta kebutuhan koordinasi dengan berbagai pihak.

Dengan skema kombinasi pendanaan pemerintah dan sektor swasta, diharapkan proyek ini dapat berjalan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Pemerintah menekankan bahwa partisipasi swasta akan membuka ruang investasi besar dalam sektor infrastruktur sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Selain melindungi kawasan pesisir dari banjir rob, proyek Tanggul Laut Raksasa juga diharapkan mampu menciptakan kawasan ekonomi baru. Kehadiran tanggul akan memberi peluang pembangunan industri, perumahan, serta ruang publik di atas lahan reklamasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

AHY menambahkan bahwa pembangunan tanggul laut ini akan menjadi tonggak penting bagi masa depan pesisir utara Jawa. Menurutnya, proyek ini bukan hanya tentang infrastruktur, melainkan juga upaya menyelamatkan jutaan masyarakat pesisir dari ancaman bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.

Pemerintah juga menekankan bahwa pengawasan dan pengelolaan proyek akan dilakukan secara ketat melalui Otoritas Pantura. Lembaga ini diharapkan dapat memastikan tata kelola proyek berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.