Pemprov Malut: ASN Harus Bebas Bahaya Radikalisme dan Intoleransi

TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar sosialisasi untuk memperkuat komitmen ASN untuk menjaga sikap netralitas birokrasi dan mendukung pemerintahan yang bersih serta bebas dari pengaruh radikalisme dan intoleransi.

"ASN harus menjadi teladan, tidak hanya dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam menjaga keutuhan NKRI dari segala ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila," kata Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, saat membuka kegiatan sosialisasi bertajuk Aparatur Sipil Negara Bebas Radikalisme dan Intoleransi, Pemerintah Kuat, Rakyat Sejahtera, di Ternate, Rabu (20/8).

Dia berharap melalui kegiatan ini terbentuk kesadaran kolektif seluruh ASN dalam menghadapi ancaman radikalisme demi terciptanya pemerintahan yang kuat dan masyarakat yang sejahtera.

Dia mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian, dan UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Keppres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme.

Menurut dia, para pejabat menekankan pentingnya ASN menjadi garda terdepan dalam menjaga netralitas, integritas, serta menolak segala bentuk paham yang mengancam keutuhan NKRI.

Dalam sesi pemaparan materi, Prof. Dr. Rida Hesti Ratnasari, M.Si, CRGP menyampaikan pentingnya mewaspadai infiltrasi ideologi transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sementara itu, Kasubdit Kontra Radikal Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri, AKBP Joko Dwi Harsono, memaparkan strategi pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang berpotensi menyasar lingkungan ASN.

Kegiatan itu dilanjutkan dengan diskusi terbuka yang dipandu Kasatgaswil Malut Densus 88. Forum ini menjadi ruang interaktif bagi peserta dari berbagai OPD di Maluku Utara untuk mendalami langkah pencegahan dan deteksi dini radikalisme.