Cabut Izin KJA! Eks Menteri KP Susi Pudjiastuti Bela Masa Depan Wisata Pangandaran
📅 Rabu, 13 Agu 2025, 22:20 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
PANGANDARAN – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, melontarkan kritik tajam terhadap keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Menurutnya, KJA bukan hanya mengubah wajah laut yang menjadi ikon wisata daerah itu, tetapi juga merugikan secara langsung sektor pariwisata yang menjadi nadi ekonomi masyarakat setempat.
Susi menegaskan, potensi wisata bahari Pangandaran tak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak, apalagi jika keberadaan KJA memicu penurunan minat wisatawan, pencemaran, dan kerusakan ekosistem. Solusinya jelas: cabut izin KJA di lokasi strategis wisata dan pindahkan ke kawasan yang lebih sesuai.
Bagi Susi, mempertahankan pariwisata Pangandaran berarti menjaga wajah, nyawa, dan masa depan ekonomi pesisir.
"Keramba apung itu agar dicabut,dan dipindahkan dari Pantai Timur Pangandaran," kata Susi di sela aksi masyarakat Pangandaran yang menolak KJA Pantai Timur Pangandaran di Susi Air Beach Strip, Pangandaran, Rabu (13/8).
Sebaiknya Anda baca juga:
Ia menuturkan keberadaan KJA di Pantai Timur yang saat ini jaraknya sekitar 200 meter itu telah mengganggu kegiatan masyarakat pesisir pantai, terutama pelaku wisata air dan nelayan di Pantai Timur Pangandaran.
Makanya, lanjut dia, masyarakat Pangandaran menolak keberadaan KJA, dan akan terus berupaya ke mana pun agar kegiatan KJA dicabut izinnya dan tidak boleh ada di Pantai Timur Pangandaran.
"Kalau mau di Pantai Pangandaran 12 mil di sana, jangan di sisi laut yang banyak orang," katanya.
Sebaiknya Anda baca juga:
Ia menyatakan sesuai aturan jaraknya tidak boleh dekat dengan pesisir pantai apalagi mengganggu kegiatan sektor ekonomi lainnya seperti masyarakat nelayan maupun pariwisata.
Sepanjang wisata pantai di Pangandaran, kata dia, Pantai Timur merupakan salah satu destinasi wisata yang aman bagi wisatawan untuk berenang maupun kegiatan wahana air lainnya, namun adanya KJA itu akan mengganggu kegiatan tersebut.
"Kalau di Pangandaran banyak kegiatan wisata, kita harus jaga keindahan, kita harus jaga kebersihan," katanya.
Ia mengungkapkan Kabupaten Pangandaran merupakan daerah yang paling banyak kunjungan wisata baharinya dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa.
Berdasarkan data, kata dia, ada 4 - 6 juta kunjungan wisatawan ke Pangandaran setiap tahunnya yang artinya telah memberikan penghidupan bagi masyarakatnya.
Ia menyampaikan aksi penolakannya itu tidak ada kaitan maupun kepentingan dalam politik, melainkan murni untuk kepentingan masyarakat mempertahankan pariwisata dan kelestarian laut.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!