Wakil Ketua Komisi VII: Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia meminta pemerintah untuk memperluas keterlibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis agar lebih sejalan dengan tujuan program tersebut.

"Salah satu tujuan mulia dari program MBG adalah untuk meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM serta menumbuhkan lapangan kerja," kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (06/8).

Dia mengatakan berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Dari jumlah itu, 49 persen di antaranya adalah perempuan.

Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi terlibat dalam program MBG.

Namun, Chusnunia menerima berbagai keluhan soal kesulitan UMKM terkait permodalan, persoalan teknis, seperti penyediaan dapur khusus dengan ukuran tertentu, serta kurangnya akses informasi terkait proses lelang.

Menurut dia, minimnya keterlibatan para pelaku UMKM dalam program MBG dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Seharusnya bila kita serius ingin memberdayakan para pelaku UMKM maka harus didampingi agar mampu memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai mitra program MBG," tuturnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, lanjut dia, pemerintah perlu menyederhanakan persyaratan legalitas dan teknis. Sementara terkait kendala permodalan, pemerintah dapat memberikan dukungan atau skema pembiayaan khusus untuk UMKM yang ingin berpartisipasi dalam program MBG.

Dia juga mengimbau para pelaku UMKM untuk terus berusaha mendorong kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar yang menjadi penyedia dalam program MBG agar dapat turut serta dalam rantai pasok.

"Selain itu, para pelaku UMKM juga hendaknya bisa bersatu dan bekerja sama dalam bentuk kelompok atau gabungan UMKM untuk memperkuat investasi mikro sehingga bila terlibat dalam program MBG dapat lebih berkelanjutan," tambahnya.

Selain itu, Komisi VII DPR tengah mencermati kebijakan pemerintah melonggarkan impor food tray (nampan untuk makanan) yang dikhawatirkan berdampak pada industri dalam negeri.

"Jika memang bisa dipenuhi para pelaku industri dalam negeri, kan, tentunya tidak perlu mengimpor agar manfaat program MBG dapat dinikmati oleh para pelaku usaha nasional," ujar Chusnunia.