Sikap Tegas Somalia Bersama Mesir Jaga Pasokan Air Sungai Nil

KAIRO - Para pemimpin Mesir, Sudan, Eritrea, dan Somalia, Minggu (4/10), bertemu di El Alamein dan menolak langkah sepihak yang dapat merugikan hak air Mesir dan Sudan di tengah sengketa dengan Ethiopia terkait Bendungan Renaisans Besar Ethiopia.

Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi, Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud juga menolak campur tangan dalam urusan internal negara-negara di kawasan tersebut "dengan dalih apa pun," menurut Deklarasi Bersama El Alaemin.

Deklarasi tersebut menegaskan dukungan terhadap kedaulatan, integritas wilayah, dan institusi Sudan, sembari menolak "pembentukan entitas tandingan apa pun."

Deklarasi itu juga menyerukan dimulainya kembali proses politik yang dimiliki dan dipimpin oleh pihak Sudan sendiri, dukungan bagi institusi nasional, serta penolakan terhadap segala bentuk dukungan bagi tentara bayaran.

Pertemuan puncak tersebut juga menegaskan kembali persatuan dan kedaulatan Somalia, serta menolak campur tangan apa pun yang mengancam integritas wilayahnya.

Selain itu, pertemuan tersebut menolak pengakuan atau dukungan apa pun terhadap wilayah yang disebut sebagai "Somaliland."

Navigasi Laut Merah

Keempat negara menegaskan prinsip kebebasan navigasi dan menyatakan bahwa pengelolaan Laut Merah merupakan tanggung jawab eksklusif negara pesisirnya.

Mesir, salah satu negara pesisir tersebut, telah berulang kali menyuarakan penentangan tahun ini terhadap upaya Ethiopia untuk mendapatkan akses maritim ke Laut Merah.

Ethiopia tidak memiliki akses laut (landlocked) sejak Eritrea meraih kemerdekaan pada 1993 dan tidak memiliki hak menurut hukum internasional untuk mendapatkan akses semacam itu.

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed terus mengupayakan hal tersebut sejak menjabat pada 2018.

Ethiopia berbagi perbatasan darat dengan enam negara yakni Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, Sudan, dan Sudan Selatan.

Pada 1 Januari 2024, Ethiopia menandatangani nota kesepahaman dengan Somaliland, yang membuka jalan bagi pembangunan pangkalan militer dan pengembangan pelabuhan di Laut Merah.

Presiden Somalia Mohamud kemudian menyatakan kepada parlemen bahwa nota kesepahaman tersebut ilegal, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, dan tidak dapat dilaksanakan.