Bukan Main! RI Berpotensi Jadi Pemain Utama Industri PLTS Dunia

JAKARTA – Indonesia berpotensi menjadi pusat produksi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) global. Apalagi RI memiliki cadangan mineral kritis yang melimpah sebagai sumber bahan baku energi baru dan terbarukan (EBT)

Chief Executive Officer (CEO)Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa menekankan, permintaan teknologi fotovoltaik global akan terus meningkat seiring target net zero emission (NZE) di banyak negara.

Inovasi teknologi sel surya meningkatkan efisiensi dan keandalan, sehingga menurunkan biaya teknologi. Selain itu, tingginya permintaan PLTS global membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi alternatif rantai pasok yang selama ini didominasi Tiongkok.

“Negara-negara Asia, Eropa, Afrika, Amerika Latin kini mencari alternatif rantai pasok dengan mempertimbangkan efisiensi logistik sebagai faktor utama. Indonesia yang berada di jantung Asia Tenggara dengan akses ke Asia dan Pasifik, memiliki peluang besar untuk memosisikan diri sebagai pusat produksi PLTS di kawasan.

Selain meningkatkan daya saing, pengembangan industri PLTS domestik, ekspor teknologi ini dapat menjadi sumber pendapatan baru menggantikan batu bara yang mulai memasuki masa senjanya.

"Indonesia mempunyai mineral kritis yang melimpah untuk industri PLTS. Ia mendorong agar Satgas Hilirisasi menjadikan pengembangan mineral untuk teknologi energi bersih sebagai prioritas strategis dalam mendukung transisi energi," ungkap Fabby di Jakarta, Selasa (5/8).

Adapun hal ini menjadi salah satu hasil kajian IESR bersama Institut Teknologi Indonesia (ITI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang merekomendasikan Peta Jalan Rantai Pasok Industri Fotovoltaik Terintegrasi di Indonesia.

Selain Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Indonesia melalui RUPTL PLN 2025–2034 menargetkan kapasitas terpasang PLTS sebesar 17,2 giga watt (GW). Rencana ekspor listrik ke Singapura sebesar 3,5 GWac juga berkontribusi pada peningkatan permintaan dan kebutuhan produksi PLTS. Namun, hingga kini belum ada industri hulu fotovoltaik seperti produksi polisilikon, ingot, dan wafer, serta low iron tempered glass di dalam negeri.

Alvin Putra Sisdwinugraha, Analis Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR mengungkapkan situasi ini kontras dengan melimpahnya cadangan pasir kuarsa sebagai bahan baku polisilikon. Lebih dari 17 miliar ton pasir kuarsa tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

IESR menyoroti melimpahnya bahan baku silika, ketersediaan tenaga kerja, kawasan industri, dan potensi energi terbarukan dapat menekan biaya produksi polisilikon yang saat ini dapat mencapai 8-9 dollar AS per kilogram.

Utilisasi Rendah

Di sisi hilir, Indonesia sudah memproduksi sel dan modul surya. Kapasitas produksi modul dalam negeri saat ini mencapai 10,6 GW, sementara sel surya 9,5 GW. Namun, utilisasi dari kapasitas produksi pabrik masih cukup rendah akibat rendahnya permintaan dalam negeri. Selain itu, masih dibutuhkan peningkatan efisiensi dan penguatan ekosistem industri.

“Pengalaman industri sel dan modul surya domestik memproduksi dalam skala gigawatt adalah peluang besar. Minat investasi di sektor sel juga cukup tinggi. Produksi modul memiliki modal awal yang lebih rendah dan dapat diperkuat dengan ketersediaan industri penunjang seperti aluminium dan kaca, serta tren ekspor yang terus meningkat,” ungkap Alvin.

Kajian ini menyodorkan strategi pengembangan rantai pasok fotovoltaik dalam tiga tahapan yaitu jangka pendek (2025–2030), jangka menengah (2031–2040), dan jangka panjang (2041–2060).

Kajian ini juga merekomendasikan agar pemerintah memperkuat fondasi industri fotovoltaik nasional melalui penetapan peta jalan strategis dan pembentukan kelompok kerja lintas sektor, sebagai langkah konkret harmonisasi kebijakan investasi, industri, dan proyek strategis energi surya seperti green corridor ke Singapura.

Upaya ini juga perlu didukung dengan penyediaan insentif fiskal dan nonfiskal, perbaikan regulasi pengadaan dan tarif, harmonisasi bea masuk komponen rantai pasok, serta penetapan preferensi harga untuk mendorong penggunaan modul lokal.

Di tingkat regional dan industri, Indonesia perlu menginisiasi kerja sama dalam kerangka AFTA, mempercepat otomasi manufaktur untuk kesiapan ekspor, mendorong pembangunan pusat riset dan pengembangan (R&D) terpadu, hilirisasi bahan mentah, serta pembiayaan dari lembaga keuangan nasional guna mengejar status tier-1. Penanaman modal asing diarahkan untuk mendukung alih teknologi melalui lisensi dan kerja sama inovasi.

Seluruh inisiatif ini dapat diintegrasikan melalui pembentukan konsorsium nasional, sebagai wadah sinergi dari hulu ke hilir untuk membangun industri surya yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.