HKI Minta Pemerintah Pangkas Hambatan Regulasi demi Percepat Realisasi Investasi Nasional

Jakarta – Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah untuk mempercepat realisasi investasi nasional. Organisasi tersebut menilai tantangan utama saat ini bukan lagi menarik minat investor, melainkan memastikan komitmen investasi yang telah masuk dapat segera direalisasikan melalui perbaikan iklim usaha dan penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XXV HKI yang digelar di Jakarta pada 30–31 Juli 2026.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/8), Ma'ruf menilai Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi tujuan investasi unggulan di Asia, mulai dari pasar domestik yang luas, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, hingga posisi strategis dalam rantai pasok global.

Namun, menurutnya, berbagai keunggulan tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi realisasi investasi karena masih adanya sejumlah persoalan struktural yang perlu segera dibenahi.

"Fokusnya sekarang bukan hanya menarik investor, tetapi memastikan investasi yang sudah berkomitmen dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi perekonomian," kata Ma'ruf.

HKI mengusulkan sejumlah perbaikan, antara lain harmonisasi regulasi, percepatan proses perizinan, kepastian tata ruang dan pertanahan, peningkatan keandalan pasokan energi, penguatan konektivitas, hingga pembentukan mekanisme yang lebih efektif untuk menyelesaikan berbagai hambatan investasi.

"HKI ingin menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan investasi yang sudah masuk benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujarnya.

Selain mendorong percepatan investasi, HKI juga menilai pembangunan kawasan industri ke depan harus dibarengi dengan tata kelola lingkungan yang lebih baik, penyediaan energi yang andal, infrastruktur yang memadai, serta pengembangan kawasan industri yang berkelanjutan.

Ma'ruf menjelaskan, peran anggota HKI kini tidak lagi sebatas sebagai pengembang kawasan industri, tetapi juga menjadi pelaku usaha yang membangun dan mengoperasikan berbagai aktivitas industri di dalam kawasan.

Sebagai tindak lanjut Rakernas, HKI juga berencana menyampaikan hasil rekomendasi tersebut secara langsung kepada Presiden agar dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan investasi nasional.

Perlu Langkah Konkret

Masukan HKI sejalan dengan pandangan pemerintah bahwa kawasan industri harus menjadi motor pemerataan pembangunan nasional. Namun, berbagai rekomendasi tersebut dinilai memerlukan tindak lanjut berupa kebijakan yang lebih konkret agar tidak berhenti sebagai usulan.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian menegaskan kawasan industri harus menjadi instrumen untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, menarik investasi, membuka lapangan kerja, sekaligus melibatkan pelaku usaha lokal.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Tri Supondy mengatakan pengembangan kawasan industri harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

"Tujuannya bukan sekadar memindahkan industri ke luar Jawa, tetapi menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia," katanya.

Menurut Tri, pengembangan industri di Pulau Jawa diarahkan pada sektor berbasis teknologi tinggi dan efisiensi sumber daya, sedangkan di luar Jawa difokuskan pada industri pengolahan sumber daya alam dan sektor padat karya untuk meningkatkan nilai tambah serta memperluas kesempatan kerja.

Meski demikian, agar target tersebut tercapai, pemerintah dinilai perlu mempercepat reformasi birokrasi, memberikan kepastian regulasi, memperkuat infrastruktur dasar, serta memastikan ketersediaan energi dan lahan industri. Tanpa pembenahan aspek-aspek tersebut, potensi besar investasi Indonesia dikhawatirkan sulit diwujudkan menjadi proyek nyata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.